Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah mengaktifkan Satgas Pangan di daerahnya masing-masing.

Eks Kapolri itu mengatakan, upaya ini penting untuk mengendalikan harga pangan yang turut terdampak akibat pandemi dan konflik global Ukraina-Rusia.

Hal ini ia sampaikan saat memberi arahan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang berlangsung di Vimala Ballroom Hotel Pullman Vimala, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/6/2022).

“Tolong rekan-rekan (kepala daerah) betul-betul aktifkan Satgas Pangan,” ujar Mendagri dalam keterangannya.

Konflik tersebut berdampak terhadap pola penawaran dan permintaan logistik utamanya bahan pangan.

Baca juga: Realisasi APBD Lambat, Mendagri Tito Karnavian: Cek Mana OPD yang Letoi-letoi Belanjanya

Tito mengatakan daerah telah memiliki Satgas Pangan yang diketuai sekretaris daerah (Sekda).

Kepala daerah berperan sebagai pembina dan penanggung jawab atas keberadaan Satgas Pangan tersebut.

Sekda setiap hari diwajibkan mengecek harga komoditas bahan pangan pokok.

Sebab pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, yang bila tak terpenuhi akan berdampak ke persoalan lainnya.

Menurutnya, kemungkinan kenaikan harga bahan pokok diakibatkan oleh dua faktor, yakni kurangnya suplai atau macetnya distribusi.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Janji Tak Lagi Tunjuk Anggota TNI/Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah

Apabila kenaikan tersebut akibat suplainya kurang, maka Satgas Pangan harus mencari penyuplai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan daerah lain.

Mendagri mengaku mengetahui ada beberapa daerah yang memenuhi kekurangan bahan pangannya dengan mengambil dari daerah lain yang produksinya melimpah.

Karena itu, daerah perlu menangkap peluang kerja sama tersebut dalam memenuhi berbagai kebutuhan bahan pangan.

Baca juga: Mendagri Tito Minta Penjabat Tidak Persulit Izin Usaha dan Investasi di Daerah

“Nah ini tangkap segera penuhi suplai sehingga kebutuhan (bahan pangan) masyarakat cukup,” kata Mendagri.

Upaya pengendalian harga pangan juga penting dilakukan dalam mengatasi kebutuhan minyak goreng.

Meski pemerintah pusat memiliki kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut, namun pemerintah daerah perlu turut bergerak dengan mengecek harga minyak goreng di pasaran.

“Yang bisa diatasi, atasi oleh kepala daerah, yang tak bisa diatasi oleh kepala daerah sampaikan kepada pemerintah pusat untuk bisa kita bantu,” ujar Mendagri.