Pada masa ini, pasukan keamanan yang terbentuk dari orang-orang pribumi juga dibentuk untuk menjaga aset kekayaan orang Eropa di Hindia Belanda.

Bentuk kepolisian juga bermacam-macam saat itu, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Secara administrasi, lembaga kepolisian juga membedakan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi, sebagaimana adanya strata sosial pada saat itu.

Pribumi tidak diperkenankan berada di top manajemen, melainkan hanya mendapatkan jabatan seperti mentri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang terbentuk pada sekitar tahun 1897-1920 ini menjadi awal mula terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Masa Kolonial Jepang

Kepolisian di Indonesia pada saat ini dibagi oleh Jepang berdasarkan wilayah dan setiap wilayah memiliki pusatnya masing-masing, seperti Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, dan lain-lain.

Berbeda dengan masa pendudukan Belanda, jabatan kepala kantor polisi di masing-masing daerah dipegang oleh pribumi meskipun tetap selalu dalam dampingan pejabat Jepang.

4. Periode awal kemerdekaan, 1945-1950

Setelah pendudukan Jepang di Indonesia berakhir, beberapa organisasi pemuda ciptaan Jepang dibubarkan, di antaranya Peta dan Gyu-Gun, tetapi polisi tetap dipertahankan.

Pada saat euforia proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) dan dilanjutkan dengan pelantikan R. S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN) oleh presiden pada tanggal 29 September 1945.

Baca juga: Sejarah di Korps Bhayangkara, Kapolri Naikkan Pangkat 2 Dokter Wanita ASN Polri Jadi Setara Brigjen

Baca juga: HUT ke-76 Bhayangkara, Polri Gelar Tabur Bunga di TMP Kalibata dan Makam Jenderal Hoegeng

Kepolisian dengan nama Djawatan Kepolisian Negara mengalami perubahan pada tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. menjadi bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.

Saat ini, tanggal tersebut dikenal dengan Hari Bhayangkara yang diperingati setiap tahunnya.

Sebelum bentuk negara kesatuan ditetapkan, terjadi peleburan organisasi kepolisian negara bagian yang dibentuk pada saat bentuk negara RIS.