Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) telah berlangsung pada 1-2 Juli 2022 di Jakarta.

Berbagai gagasan program yang mengemuka dalam Rakernas tersebut mendapat tanggapan dari Sekretaris Jenderal Indonesian Bureaucracy & Service Watch (IBSW) Varhan Abdul Azis.

Revitalisasi organisasi HKTI juga dinilai semakin menyentuh rakyat banyak khususnya kaum tani.

Varhan mengapresiasi gaya kepemimpinan dalam periode kedua kepemimpinan Moeldoko.

Baca juga: HKTI Soroti Kenaikan Harga Berbagai Produk Pertanian Selama Bulan Puasa

"Tidak salah beliau disebut Panglima Tani. Istilah ini merupakan gaya egaliter beliau dalam lingkungan sipil, walupun demikian kedekatan, keakraban dan hubungan tanpa sekat beliau terlihat nyata didalam rakernas lalu. Hal ini nampak dari interaktivitas beliau dengan para kader yang aktif menggali masukan-masukan," katanya dalam keterangan yang diterima, Selasa (5/7/2022).

Varhan mengapresiasi program-program positif telah dilaksanakan sejak periode sebelumnya.

"Seperti Segelas Beras untuk Disabilitas, Kepedulian Pembagian Invermectin melalui HKTI, Fstival Tani Nusantara, hingga Program Asian Agricultur and Food Forum tidak heran kader seluruh Indonesia mempercayakan beliau memimpin untuk kedua kalinya," ujarnya.

Varhan meyakini restrukturisasi dalam periode kedua ini akan menghasilkan langkah yang lebih akseleratif.

"Sekretaris Jenderal HKTI yang baru Achmad Baiquni adalah mantan Direktur Utama BNI dapat membawa anggota di seluruh Indonesia pada keterbukaan akses perbankan dan program manajerial ekonomi tani yang lebih baik. Ditambah Bendahara Umum HKTI Bachtiar Utomo yang juga Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Pramuka dapat menggiring kreatifitas program maksimal HKTI ke depan," ucapnya.

"Di samping itu masuknya pengusaha Taufik Ridha sebagai Ketua Bidang Usaha UMKM dan Usaha Tani diyakini dapat membuat para petani bisa menerima manfaat peran HKTI secara maksimal," imbuhnya.

Varhan mencermati arahan Moeldoko mengenai keterlibatan HKTI dalam Gugus Tugas Reforma Agraria yang dipimpin oleh Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi sangat memudahkan.

"Jabatan KSP Moeldoko memberikan akses manfaat pada HKTI lebih luas untuk memberdayakan kaum tani. Selanjutnya pengawalan kerja sama HKTI dengan kementerian/lembaga menjadi angin segar yang memudahkan pelaksanaan program kader. Kalau bukan tokoh besar sepert Moeldoko yang memimpin HKTI tentunya akan sulit terakses," ungkapnya.

Varhan berharap agar realisasi struktur HKTI menyeluruh seperti yang diarahkan Moeldoko dapat teraplikasikan segera.

"HKTI terbentuk di 34 provinsi adalah prestasi Moeldoko. Bila dapat terbentuk di 514 kabupaten/kota apalagi di 8 ribu lebih kecamatan melalui Gapoktan, HKTI bisa menjadi yang terbesar di kelompok Perkumpulan," ujarnya.

Varhan memandang posisi Moeldoko sebagai Ketua Umum HKTI yang juga sebagai Kepala Staf Kepresidenan dinilainya sebagai langkah amanah strategis.

"Dalam melakukan tugas-tugasnya dahulu sebagai Panglima TNI, KSP ataupun HKTI selalu dilakukan dengan totalitas. Organisasi apapun yang disentuhnya menjadi hidup. Seperti halnya midas yang bertangan emas. Bukan tidak mungkin tangan dinginya bisa memimpin Indonesia di masa depan. Siapa yang tahu bukan?" tandasnya.