Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus, dan DPOD Kementerian Dalam Negeri Valentinus Sudarjanto Sumito mengungkapkan sejumlah faktor pendukung pemekaran wilayah Papua.

Diketahui baru-baru ini Undang-Undang (UU) tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua telah disahkan DPR.

Valentinus mengatakan satu di antara faktor pendukungnya adalah keberhasilan pemekaran Provinsi Papua Barat.

Ia mengatakan hal tersebut tidak dapat dipungkiri jika melihat Manokwari dan Sorong sekarang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Papua.

Dari pemekaran tersebut, kata dia, konsolidasi politik berjalan baik lewat pelayanan publik, peningkatan ekonomi, angka harapan hidup, bahkan di beberapa aspek bisa lebih progresif dari Provinsi Papua.

Baca juga: Peresmian Daerah & Pelantikan Pj Gubernur 3 DOB Papua Direncanakan Agustus 2022 Sampai Februari 2023

Hal tersebut disampaikannya dalam webinar Papua Strategic Policy Forum Ke-12 bertajuk Pemekaran Sebagai Resolusi Konflik? yang disiarkan di kanal Youtube Gugus Tugas Papua UGM, Rabu (6/7/2022).

"Kalau kita melihat faktor pendukung lainnya ada best practice. Ketika pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, Papua Barat saat ini melalui UU nomor 45 tahun 1999, itu membuktikan bahwa pemekaran provinsi di wilayah Papua dapat berhasil dengan baik," katanya.

Selain itu, kata dia, faktor pendukung lainnya adalah konfigurasi politik lokal khususnya di Provinsi Papua terjadi polarisasi antara masyarakat pegunungan dan masyarakat pesisir.

Baca juga: GTP UGM: UU DOB Papua Jauh Dari Spirit Transformasi Konflik, Tapi Itu Kompromi yang Bisa Diambil

"Rekrutmen politik dan pengisian jabatan pada pemerintah Provinsi Papua saat ini, mohon maaf, itu didominasi oleh masyarakat pegunungan dengan sedikit mengakomodir masyarakat pesisir," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, faktor kondisi geografis Papua dan Papua Barat yang sangat luas dan rumit menyebabkan sangat sulit dalam melakukan pengendalian pelayanan publik, pemerintahan, dan percepatan pembangunan.

Faktor pendukung lainnya, kata dia, adanya aspirasi yang kuat dari level kabupaten, baik dari kepala daerah maupun masyarakat.

Ia mengatakan Kemendagri hampir setiap hari mendapatkan kunjungan baik itu dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama untuk menyatakan aspirasi tersebut.

Baca juga: Kemendagri Siapkan Penjabat Kepala Daerah untuk 3 Wilayah DOB Papua

"Kami mencoba uuntuk meramu aspirasi tersebut secara keseluruhan di dalam rel-rel yang lebih baik ke depan," kata dia.

Selain itu, kata dia, secara antropologi dan etnografi sudah ada pemetaan berdasarkan tujuh wilayah adat di wilayah Papua yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda berdasarkan karakteristik geografis dan kesukuan.

Tujuh wilayah adat tersebut di antaranya Bomberay, Domberay, Meepago, La Pago, Anim Ha, Tabi/Mamta, dan Saireri.

"Sehingga berkembang aspirasi jika masing-masing wilayah adat juga masing-masing wilayah administrasi. Makanya pemekaran ini, itu mengacu kepada tujuh wilayah adat tersebut," kata dia.