POPULER NASIONAL Densus 88-PPATK Selidiki Dana ACT | Kisah Mahfud MD Pernah Di-endorse ACT
Berita populer nasional Tribunnews: PPATK hingga Densus 88 selidiki dugaan penyelewengan dana ACT hingga kisah Mahfud MD pernah di-endorse ACT.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini berita populer nasional Tribunnews.com selama 24 jam terakhir.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) hingga Densus 88 ikut menyelidiki dugaan penyelewangan dana yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menceritakan pengalamannya pernah diminta ACT untuk membuat video endorsement.
Endorsement itu, kata Mahfud, dilakukan sekitar tahun 2016-2017.
Mahfud mengungkapkan bersedia memberi endorsement pada ACT karena alasan kemanusiaan terkait korban bencana alam di Papua dan tragedi di Palestina.
Dirangkum Tribunnews.com, inilah berita populer nasional yang dapat Anda simak:
1. Wagub DKI Jakarta Evaluasi Kerja Sama dengan ACT
Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, kini disorot karena dugaan penyelewangan dana sumbangan.
Berdasarkan laporan Majalah Tempo, ACT diduga menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi pimpinannya.
Salah satu nama yang diduga terlibat, yaitu Ahyudin yang saat itu menjabat Presiden ACT.
Diduga Ahyudin memperoleh gaji sebesar Rp250 juta setiap bulan.
Sebagian langsung mengkritik dan mempertanyakan apakah gaji bak sultan yang diterima petinggi ACT tersebut berasal dari dana sumbangan.
Baca juga: ACT Belum Masuk Daftar Organisasi Terorisme, BNPT: Butuh Pendalaman & Koordinasi Tentukan Hukumnya
2. Densus 88 hingga PPATK Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana ACT
Dugaan penyelewengan dana yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT jadi sorotan Densus 88, Bareskrim Polri, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan penyelewengan dana itu diduga untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang.
"Ya indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," kata Ivan saat dikonfirmasi, Senin (4/7/2022).
PPATK, kata dia, sudah memberikan laporan terkait dugaan tersebut ke aparat penegak hukum, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiterror.
Ivan mengatakan, pihaknya telah memproses dugaan tersebut sejak lama.
3. Profil Tito Karnavian, Ditunjuk Jadi Menpan RB Ad Interim
Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ad interim.
Tito menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo yang tutup usia pada Jumat, 1 Juli 2022 lalu.
Baca juga: Tito Karnavian Dijagokan Bakal Jadi Menpan RB, Jabatan Mendagri akan Diisi Kader PDIP
Penunjukan tersebut berdasarkan surat B-596/M/D-3/AN.00.03/07/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara.
Muhammad Tito Karnavian menjabat sebagai Menteri PANRB ad interim pada 4-15 Juli 2022.
Tito merupakan mantan Kapolri atau Kapolri ke-24.
4. Densus 88 Dalami Temuan PPATK soal Transaksi ACT Diduga Mengalir ke Kegiatan Terorisme
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dugaan transaksi yang mengalir ke arah tindak pidana terorisme di lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Menanggapi hal itu, Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, menyatakan bahwa pihaknya masih tengah mendalami temuan PPATK tersebut.
Ia menyampaikan bahwa kasus ini pun masih dalam proses penyelidikan penyidik Densus 88.
"Terima kasih infonya. Permasalahan ini masih dalam penyelidikan Densus 88," kata Aswin saat dikonfirmasi, Selasa (5/7/2022).
Namun begitu, Aswin masih tidak bisa merinci mengenai laporan hasil analisis yang diberikan oleh PPATK terkait transaksi ACT.
Baca juga: Isi Surat Mensesneg Pratikno terkait Penunjukan Tito Karnavian sebagai Menteri PANRB Ad Interim
5. Kisah Mahfud MD Pernah Di-endorse ACT
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengaku pernah "ditodong" pihak lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk memberikan endorsement.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam sebuah cuitan yang diunggah di akun @mohmahfud pada Selasa, 5 Juli 2022.
Mahfud MD juga mengunggah video endorsement ACT yang berdurasi 1 menit 21 detik itu.
Mahfud mengatakan endorsement ACT yang dilakukan pada periode sekitar 20016-2017 itu dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan.
"Saat meminta endorsement pihak ACT tiba-tiba datang ke kantor saya dan pernah menodong ketika saya baru selesai memberi khutbah Jumat di sebuah masjid raya di Sumatera. Mereka menerangkan tujuan mulianya bagi kemanusiaan. Sy sudah meminta PPATK untuk membantu POLRI dlm mengusut ini," tulis Mahfud di akun Twitternya.
(Tribunnews.com)
