Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan antikorupsi kepada penyelenggara negara (PN) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Pembekalan antikorupsi merupakan bagian dari kegiatan Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas).

"Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Jenderal Dody Widodo, Inspektur Jenderal Masrokhan dan jajaran eselon satu lainnya yaitu lima Direktur Jenderal dan dua Kepala Badan di lingkungan Kemenperin beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir secara langsung," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Kamis.

Baca juga: Pesan Megawati ke Kader PDIP Saat Acara Pembekalan Antikorupsi KPK: Kalau Masih Korupsi, Get Out!

Ipi mengatakan, pembekalan antikorupsi akan disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri bersama jajaran pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Ia menjelaskan, Paku Integritas meliputi dua kegiatan utama, yaitu pembekalan antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.

"Dalam kegiatan executive briefing ini peserta akan mendapat pembekalan antikorupsi serta dialog terkait upaya inisiatif strategis, capaian, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi serta upaya pembangunan budaya integritas di kementerian/lembaga," kata Ipi.

Selain itu, dikatakannya, pada sesi dialog antara KPK dan pasangan penyelenggara negara bertujuan untuk menggali dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman antikorupsi berbasis keluarga.

Sementara, untuk kegiatan diklat pembangunan integritas diberikan khusus kepada pejabat struktural eselon satu kementerian/lembaga.

Dalam upaya pencegahan korupsi, kata Ipi, Kemenperin dan KPK telah bekerja sama dalam sejumlah program dan kajian yang dilakukan KPK. Salah satunya terkait Survei Penilaian Integritas (SPI).

"Kemenperin termasuk dalam kategori 10 kementerian dengan hasil SPI tertinggi, yaitu meraih skor 85,52 dari skor rata-rata nasional 72,4," ungkapnya.

Baca juga: KPK Rekrut Penyuluh Antikorupsi, Alasannya Karena Keterbatasan Jaringan

Dalam survei tersebut, KPK memetakan risiko dan potensi korupsi serta mengukur efektifitas upaya pencegahan korupsi di instansi yang meliputi total 640 peserta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil SPI 2021 terdapat enam titik rawan korupsi di Kemenperin terkait penyalahgunaan fasilitas kantor, gratifikasi, suap, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, serta trading in influence.

"Dari hasil SPI tersebut KPK juga telah memberikan rekomendasi dan bersama-sama Kemenperin menyusun rencana aksi perbaikan yang implementasinya dimonitor oleh KPK," ujar Ipi.