TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai angkat bicara soal kasus penembakan di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Menurut Natalius Pigai, kasus polisi tembak polisi yang terjadi di rumah jenderal pejabat Polri kali ini berbeda dengan kasus biasanya.

"Kita bisa lihat dalam penegakan hukum disiplin internal Kepolisian biasanya dilakukan oleh aktor seperti polisi dengan rakyat, polisi dengan swasta, atau polisi dengan institusi lain," ujarnya.

Namun, sambungnya, kasus kali ini melibatkan sesama anggota Polri. Baik yang disebut sebagai korban maupun pelakunya.

"Sehingga yang dilakukan oleh polisi ini mendapat perhatian yang paling serius karena melibatkan internal,” ujar Natalius Pigai.

Oleh karena itu, menurut Pigai, Kapolri berusaha berpikir bahwa penting untuk menyelamatkan institusi Polri yang dipimpinnya.

“Karena kasus yang melibatkan internal polisi ini Kapolri memandang mungkin memandang bahwa institusinya yang harus diselamatkan,” ujar Natalius Pigai.

Baca juga: Data Harta Kekayaan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo Tidak Ada di Situs LHKPN KPK

Menurut Pigai, Kapolri dan jajarannya tak mau gegabah dalam memberikan pernyataan maupun tindakan.

"Karena korban dalam baku tembak ini sudah pasti memiliki informasi yang sahih, intelijen, dan juga kesatuan komunitas. Begitu pun dengan pihak pelaku," katanya.

Pigai juga menjawab pertanyaan kenapa Kapolri harus membentuk tim khusus yang dipimpin jenderal bintang tiga, padahal baik pelaku maupun korban adalah anggota Polri yang berada di level "bawah".

"Meski kasus ini juga terjadi antar lapisan bawah Kepolisian, alasannya adalah banyak perhatian yang kini tertuju pada insiden tersebut, termasuk presiden yang akhirnya memberikan pernyataan."

Singgung Mahfud MD

Natalius Pigai juga menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, terkait kasus baku tembak Brigadir J dan Bharada E.

Natalius Pigai menilai Mahfud MD adalah Menko Polhukam, atasan dari Kapolri dan ketua Kompolnas.

Mahfud MD dinilai seharusnya tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang terkesan seperti "orang luar".