Adapun beberapa faktor itu,  pertama, neraca pembayarannya, yaitu apakah trade account, capital account, dan cadangan devisa negara tersebut memadai dampaknya kepada nilai tukar.

Kedua, faktor ketahanan ekonomi suatu negara berbeda-beda.

Ketiga, kebijakan moneter dan kondisi fiskalnya, serta kondisi utang pemerintah ataupun swasta dan kemampuan membayarnya.

Hal itu sangat memengaruhi kemungkinan terjadinya krisis suatu negara.

Sri Mulyani pun menilai, indikator-indikator ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi yang cukup baik.

Menkeu memastikan, pemerintah tidak akan terlena dengan hal itu dan akan tetap mewaspadai ketidakpastian global.

Diketahui, Sri Lanka saat ini mengalami kebangkrutan setelah gagal mengatasi krisis ekonomi selama berbulan-bulan.

Negara ini memiliki tumpukan utang, mengalami gagal bayar, dan cadangan devisa yang menipis.

Sri Lanka pun mengumumkan, mereka menangguhkan pembayaran utang luar negeri sebesar 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp104 triliun.

Anggota DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Sri Lanka

Dikutip dari situs resmi DPR RI, anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, meminta pemerintah memastikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka.

Mengingat, krisis politik dan ekonomi sedang terjadi di negara tersebut.

"Pelindungan WNI sangat penting, utamanya untuk memastikan mereka tidak terkena imbas baik fisik seperti keselamatan pribadi akibat unjuk rasa maupun krisis karena kehilangan pekerjaan akibat gejolak ekonomi dan politik yang terjadi di Sri Lanka," kata Christina Aryani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut Akibat Krisis Ekonomi, Indonesia Bagaimana? Ini Kata Menkeu

Christina Aryani menjelaskan, berdasarkan catatan KBRI, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang mayoritasnya adalah pekerja migran sektor pariwisata dan sektor konstruksi.