Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wapres, Jln Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (27/07/2022).

Rapat tersebut membahas sejumlah isu, di antaranya kondisi keamanan, implementasi Undang-undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB), dan dana otonomi khusus Papua.

Pada rapat tersebut, Wapres meminta kementerian, lembaga, dan semua pihak terkait untuk menyusun langkah-langkah komprehensif khususnya untuk melindungi masyarakat.

Lalu memperlancar pelaksanaan UU DOB yang telah disahkan 30 Juni lalu, serta pemanfaatan dana otonomi khusus Papua yang tepat sasaran sehingga pembangunan di Papua dan Papua Barat dapat dilaksanakan secara efektif.

"Saya minta semua peserta [rapat] untuk terus berkoordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua dan juga mempercepat proses persiapan dan implementasi dari 3 DOB di Papua," ujar Ma'ruf melalui keterangan tertulis, Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Berharap Ada Ketua Umum MUI yang Bisa Menjadi Presiden RI

Dirinya menekankan upaya yang lebih baik dalam melindungi masyarakat dari segala ancaman, memperkecil gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah di Papua.

Selain itu, dirinya meminta para menteri meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.

“Termasuk dana-dana supaya efektif untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat," kata Ma'ruf.

Terkait dana otonomi khusus, secara khusus Wapres meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi pemanfaatannya di Papua dan Papua Barat agar benar-benar tepat sasaran.

“Perlu dievaluasi Pak Mendagri, supaya tidak hilang, [jangan sampai] tidak berbekas di masyarakat. Jangan sampai itu terjadi,” tegas Wapres.

Baca juga: Berkaca dari Kasus ACT, Wapres Maruf Minta Laporan Keuangan Lembaga Amal Lebih Terbuka

Lebih jauh, pada rapat kali ini Wapres juga kembali menegaskan pentingnya perumusan operasi keamanan yang tepat untuk Papua yang bersifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan dengan pendekatan teritorial serta tetap memperhatikan penegakan hukum.

“Ini saya kira [ranah] Pak Menkopolhukam,” sebutnya.

Hadir dalam rapat kali ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Lalu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Wakil Jaksa Agung Sunarta, Wakil Kepala BIN Laksmana Madya TNI (Purn.) Teddy Lhaksmana, serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

Lalu Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Arif Rahman, dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Slamet Widodo. (*)