TRIBUNNEWS.COM - PKS adalah singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera.

PKS berdiri pada 20 Juli 1998, dengan nama Partai Keadilan (disingkat PK) yang diresmikan dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.

Presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada 20 Oktober 1999, PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Gus Dur menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden PK) sebagai calon menteri, dikutip dari laman PKS.

Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden Partai Keadilan dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.

Baca juga: Deretan Partai Sudah Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU, PDIP Pertama, Ada PKS dan NasDem

Sejarah Partai PKS

Pada 3 Agustus 2000, delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar.

Mereka meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota) pada 2 Juli 2003.

Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.

Baca juga: Daftar ke KPU, Partai Reformasi Yakin Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009.