Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan Kemensos telah melakukan pengawasan mengenai penyaluran bantuan presiden yang disalurkan saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun 2020 lalu.

Hal tersebut diungkapkan Risma menyusul temuan penimbunan beras bantuan presiden di Kawasan Kampung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Pengawasan tersebut, kata Risma, ditunjukan melalui foto penyaluran beras bantuan presiden kepada masyarakat.

"Rasanya iya, ya Pak Sekjen ya? Rasanya iya karena ada pengawasan itu. Itu dia Pak Inspektur menunjukan foto itu tadi, itu adalah bagian dari pengawasan. Itu satu," ungkap Risma dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Selain itu, Risma mengatakan bentuk pengawasan dari Kemensos adalah instruksi mengganti beras bansos bantuan presiden yang rusak akibat terkena hujan.

Baca juga: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Bantu Penyelidikan Temuan Bansos Terkubur di Depok

"Yang kedua mungkin saat itu, mungkin loh. Kenapa disuruh ganti, karena rusak barangnya. Itu bagian dari pengawasan," kata Risma.

Kemensos, kata Risma, telah menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal untuk memeriksa temuan ini.

Saat ini, Risma mengatakan pihaknya masih mendata ketepatan sasaran banpres di masyarakat.

"Itu yang kita mau kumpulkan masih dalam proses. Kita masih dalam proses pengumpulan data," kata Risma.

3.675 kilogram beras

Terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan total ada 3.675 kilogram beras bantuan presiden yang terkubur di Depok.

Ramadhan menjelaskan bahwa jasa ekspedisi JNE mengubur beras paket bantuan presiden tersebut pada 5 November 2021.

"Sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung atau setara dengan 139 KPM (keluarga penerima manfaat)," ujar Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2022).