TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (12/8/2022).

Tak hanya, Mukti, KPK juga ikut menjaring sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang.

Informasi yang didapat Tribunnews, setidaknya ada 23 orang, termasuk sang bupati, yang ditangkap KPK.

Mereka yang dijaring OTT KPK di antaranya adalah:

Baca juga: Tanggapan Ganjar Pranowo Terkait Kabar Bupati Pemalang Ditangkap KPK

- Mukti agung / Bupati

- M. Ramdhan/Kadisperkim

- Wahadi/Kadisdepertan

- Denny Sabara/Adc Bupati

- Sugianto/BPBD

- M. Shaleh/ Kadis PUPR

Informasi yang didapat Tribunnews menyebut, mereka yang terjaring OTT ini sudah ada di Gedung KPK Jakarta.

Kemarin Minta Jajaran Menghindari Korupsi

Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo diketahui baru melantik Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang, Slamet Masduki menjadi Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah di Ruang Aula BKD Pemalang, Rabu sore (10/8/2022).

Ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan usai Sekda sebelumnya, Mohammad Arifin ditetapkan sebagai tersangka oleh Dirkrimsus Polda Jateng dalam kasus korupsi pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menyampaikan pengisian kekosongan jabatan Sekda tersebut sangat penting dilakukan karena tugas dan wewenang Sekda sangat menentukan jalannya organisasi pemerintahan.

Bupati juga mengingatkan kepada semua jajarannya untuk menghindari perilaku korupsi.

"Kami juga memberikan masukan terutama Apip (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai pengawas internal untuk memberikan peringatan dan pengawasan.

Baca juga: Eks Pejabat Adhi Karya Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pembangunan IPDN Sulawesi Utara

Lebih baik kita mencegah (korupsi) karena kalau sudah terjadi tidak ada obatnya," ungkapnya usai acara pelantikan. 

Sementara itu, Slamet Masduki selaku PJ Sekda Pemalang yang baru dilantik mengatakan, tugas Sekda yang sudah berjalan atau akan berjalan akan dilanjutkan dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar sudah buka suara soal kabar yang menyebut ada OTT KPK di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Indra mengungkapkan, dirinya mendapatkan kabar sekira pukul 16.00 WIB, ada dua mobil yang dipepet ke gerbang DPR yang ada dekat lapangan tembak, satu di antaranya mobil Toyota Kijang Innova berpelat G.

"Mobil itu dipepet ke dekat pagar lapangan tembak, terus didorong terus sampai ke arah pintu gerbang belakang DPR," kata Indra kepada wartawan, Kamis.

Baca juga: Sekda Pemalang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Paket Jalan

Indra melanjutkan, setelah dipepet, ada kabar bahwa ada dua orang yang dipindahkan ke dalam mobil yang memepet tersebut.

Dari informasi yang didapatnya, orang yang dipindahkan itu mengenakan baju bertuliskan "Pemalang" di bagian dada.

Tanggapan Ganjar

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, dirinya mengingatkan kepala daerah untuk mentaati aturan dan tidak berbuat kotor dalam menjalankan tugas. 

Jalinan kerja sama dengan para beberapa instansi penegak hukum juga telah dilakukan, termasuk bersama KPK memberikan sosialisasi ke daerah-daerah. 

Dijelaskannya bahwa ketika KPK datang ke suatu daerah memberikan sosialisasi menandakan adanya sebuah kode. 

"KPK kalau datang memberikan edukasi, komunikasi, kadang-kadang sosialisasi ke kami itu kasih kode sebenarnya."

"Hati-hati ya di Jawa Tengah, ada yang umpama yang jual beli jabatan, ada loh di Jawa Tengah yang main proyek," kata Ganjar kepada Tribunjateng.com, Kamis (11/8/2022). 

Ganjar menyampaikan itu saat dimintai tanggapan kabar OTT Bupati Pemalang.

Baca juga: Kemarin Minta Jajaran Menghindari Korupsi, Hari Ini Bupati Pemalang Dikabarkan Kena OTT KPK

Dikatakannnya, ketika KPK datang memberikan sosialisasi, sebenarnya pada saat itu semua pihak mestinya melakukan kontrol diri. 

Dia tidak tahu akan terjadi kejadian seperti ini. 

"Ini peringatan ke semua, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu," ujarnya. 

 Ketika disinggung urusan apa yang biasanya terjalin antara kepala daerah dengan DPR RI, Ganjar mengatakan tidak mengetahui pasti.  

"Mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan."

"Beberapa kasus kan muncul umpama mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee seperti itu," imbuhnya.