Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan di hadapan MPR, DPR, dan DPD RI mengingatkan, jangan ada lagi politik identitas, politisasi agama, dan polarisasi sosial pada Pemilu 2024.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menegaskan, pesan Presiden tersebut berangkat dari situasi dan kondisi kontestasi politik belakangan ini, baik pemilu maupun pilkada yang cenderung memecah belah bangsa, bahkan merusak sendi-sendi kebangsaan.

“Kompetisi politik tidak seharusnya menghalalkan segala cara yang destruktif,” kata Juri, Selasa, (16/8/2022).

Baca juga: Imbauan Jokowi Agar Tidak Ada Politik Identitas Saat Pemilu 2024 Diapresiasi

Menurut Juri, politik identitas yang destruktif dan politisasi agama merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai bersama terutama menjelang momentum politik. Sebab, bisa menjadi akselerator bagi rontoknya konstruksi sosial yang melahirkan konflik horizontal berkepanjangan.

"Politik identitas dan agama yang dipolitisir, adalah formula yang sangat mudah untuk melakukan radikalisasi dan penyesatan masyarakat," ujarnya.

Juri menambahkan, politik yang dibungkus agama selalu menjadi komoditas favorit untuk diperdagangkan jelang pemilu seperti saat ini. Di mana agama selalu dijadikan justifikasi untuk meraih tujuan-tujuan politik dengan menjajakan politik identitas dan menggoreng agama sebagai komoditas.

“Kepada siapa pesan itu diberikan? Kepada semua pihak, baik para elit politik maupun masyarakat umum. Keterbelahan politik di masyarakat adalah akibat dari perilaku politik para elit dalam berbagai level yang tidak sadar betapa berbahayanya politisasi agama dan politik identitas,” pungkas Juri.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung pelaksana Pemilu 2024 mendatang. Ia mengatakan Pemerintah mendukung sepenuhnya tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Namun presiden mengingatkan agar tidak ada lagi politik identitas pada Pemilu nanti.

“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” kata Presiden dalam pidato Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2022 di gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (16/8/2022).

Demokrasi di Indonesia menurut Presiden harus semakin dewasa. Sehingga politik identitas harus dihindari dan sebaliknya konsolidasi nasional harus diperkuat.

“Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” tuturnya.

Presiden berharap semua lembaga negara mendukung dan menjaga demokrasi di Indonesia. Sehingga ideologi bangsa Indonesia tetap kokoh.

“Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” pungkasnya.