Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut positif ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 berlangsung damai tanpa ada politik identitas, politisasi agama maupun polarisasi sosial. 

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid (Gus Jazil) mengatakan, imbauan presiden tersebut sangat penting disampaikan. 

Sebab, Pemilu 2019 lalu dan juga Pilkada DKI Jakarta 2017 telah menciptakan polarisasi dan pembelahan yang cukup serius di tengah masyarakat. 

"PKB menyampaikan apresiasi di dalam pidato politik kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI, Presiden Jokowi menyampaikan imbauan kepada kita semua agar pemilu mendatang tidak menggunakan politik identitas, politisasi agama, dan polarisasi sosial," kata Gus Jazil, dalam keterangannya, Rabu (17/8/2022).

Baca juga: Jokowi Ingatkan Tak Ada Politik Identitas di Pemilu, Ketum NasDem: Itu Pesan Moral

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, parlemen, partai politik, para tokoh masyarakat, dan masyarakat luas agar bisa bersama-sama mengajak dan merealisasikan apa yang diharapkan Presiden untuk menciptakan politik yang damai dan riang gembira. 

"Kita ingin pemilu yang damai, pemilu yang riang gembira. Dari apa yang disampaikan Presiden tadi, memberikan kepastian bahwa Pemilu 2024 akan digelar dengan damai tanpa polarisasi, politik identitas dan politisasi agama,” katanya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung pelaksana Pemilu 2024 mendatang. Ia mengatakan Pemerintah mendukung sepenuhnya tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Namun presiden mengingatkan agar tidak ada lagi politik identitas pada Pemilu nanti.

“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” kata Presiden dalam pidato Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2022 di gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (16/8/2022).

Demokrasi di Indonesia menurut Presiden harus semakin dewasa. Sehingga politik identitas harus dihindari dan sebaliknya konsolidasi nasional harus diperkuat.

“Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” tuturnya.

Presiden berharap semua lembaga negara mendukung dan menjaga demokrasi di Indonesia. Sehingga ideologi bangsa Indonesia tetap kokoh.

“Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” pungkasnya.