H. Muhidin M. Said, S.E., M.B.A.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRI RI Fraksi Partai Golkar

TRIBUNNEWS.COM - Perekonomian Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi pada tahun 2023.

Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang bersama DPR dan DPD, menunjukkan tantangan ekonomi global yang tidak ringan, serta bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapai tantangan tersebut.

Pidato Presiden Jokowi tersebut, menunjukkan Indonesia punya strategi dalam menghadapi ketidakpastian global, sekaligus bagaimana menciptakan peluang untuk memperkokoh fundamental ekonomi nasional pada tahun 2023 nantinya. Kita patut memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemerintah dalam penangangan Covid-19.

Indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 secara cepat dan baik, dengan 432 juta dosis vaksin berhasil disuntikkan ke seluruh masyarakat, sehingga kita mampu melakukan percepatan pemulihan ekonomi paling baik diseluruh dunia. Sehingga kita menatap tahun 2023 dengan optimis.

Target pertumbuhan ekonomi 2023 yang ditargetkan sebesar 5,3 persen, sangat optimistis untuk bisa dicapai. Kita memiliki modal yang kuat, pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, tumbuh 5,01% di Triwulan I dan menguat signifikan menjadi 5,44% di Triwulan II 2022.

Selain itu, Sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor.

Kita harus bisa mengoptimlakan windfall akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar Internasional hingga tahun 2023 nanti.

Kita yakin Pemerintah dan BI dalam koordinasi yang kuat untuk menjaga laju inflasi. Target inflasi tahun 2023 seebsar 3,30 persen perlu dijaga secara ketat. Kita akan tetap mempertahankan kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan.

Kita berharap asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat yang sudah mulai terlihat.

Oleh sebab itu, dengan terjaganya inflasi tahun 2023, akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

Begitupula dengan konsolidasi dan reformasi fiskal yang sudah dimulai dalam beberapa tahun terakhir, bisa tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati. Dari sisi Penerimaan, Pemerintah perlu segera mengoptimalkan keberadaan UU HPP, untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan.