TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Pakar Ekonomi Politik Pangan, Khudori menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi masalah pangan dan pertanian di Indonesia kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskadar alias Cak Imin.

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam bedah buku "Mata Air Indonesia Maju-Gagasan Kepada Cak Imin" bertajuk "Krisis Pangan-Energi dan Masa Depan Indonesia."

Menurut Khudori, persoalan pertanian hari ini bukan terletak pada produktifitas, melainkan pada darurat kebijakan kesejahteraan terhadap kaum petani.

"Yang bibutuhkan bukan semata-mata meningkatkan produktifitas, melainkan kebijakan kesejahteraan. Bagaimana petani itu sejahtera. Nah, ini yang sampai sekarang masih belum bisa dilakukan oleh pemerintah," ujar Khudori di Kafe Taman Koleksi, Bogor, Jumat, (19/8/2022).

Baca juga: Cak Imin Sebut Ada Dua Parpol yang Bakal Bergabung dengan Koalisi PKB-Gerindra

Turut hadir dalam acara tersebut, Rina Mardiana, Ahli Ekologi dan Pertanian IPB serta Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKB.

Khudori menjelaskan meski trend global menunjukkan penurunan produksi pertanian dan jumlah petani, namun situasinya masih belum mengkhawatirkan. Kaitannya dengan petani Indonesia, mereka memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional.

Sekalipun lanjut dia, petani Indonesia sangat memprihatinkan dalam hal luas lahan yang dikelola.

Dibanding negara-negara lain, kata Khudori, lahan pertanian milik petani Indonesia masih kalah jauh.

"Petani kecil kita sumbangsihnya luar biasa. Itu outputnya kalau dihitung secara keseluruhan nasional sangat besar. Tapi tidak bisa menggantungkan mereka, petani kecil yang terbatas lahannya," jelasnya.

Untuk itu, hal prinsipil yang dibutuhkan petani adalah kebijakan kesejahteraan dari pemerintah.

Dimana pemerintah harus melakukan pemberdayaan secara maksimal dan serius terhadap kaum petani.

"Tidak bisa tidak, harus ada pemberdayaan. Yang dilakukan pemerintah hari-hari ini lebih banyak ke proyek. Kalau proyek, proyek selesai ya selesai. Ndak bisa begitu. Kalau fokusnya pemberdayaan, harus berkelanjutan. Mungkin satu sampai dua tahun nggak kelihatan, karena melihat ke prosesnya," ungkapnya.

Melalui pemberdayaan ini, pemerintah harus bisa memastikan bagaimana petani bisa mandiri dan bagaimana petani bisa berdaya.

Menurutnya butuh kebijakan yang panjang. Artinya tidak bisa satu atau dua tahun hasilnya langsung kelihatan.