Di Rapat Paripurna DPR, Politisi Demokrat Teriak Tolak Kenaikan Harga BBM dan AHY Presiden
raksi Partai Demokrat DPR RI Irwan Fecho berteriak menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penulis: Naufal Lanten
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan Fecho berteriak menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tak hanya itu, ia pun meneriakkan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Presiden 2024.
Irwan Fecho menyampaikan hal itu ketika memberikan pandangan Fraksi Demokrat pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
“Demokrat bersama rakyat, rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM, AHY presiden,” kata Irwan Fecho.
Baca juga: Isu Naiknya Harga BBM Bersubsidi Mencuat, Jokowi Buka Suara hingga Buruh Ancam Mogok Kerja
Mulanya, ia membacakan pandangan fraksi Parrtai Demokrat terkait RUU APBN 2023 Beserta nota keuangannya.
Ia pun memberi sejumlah catatan terkait perekonomian dalam Rancangan APBN 2023 itu.
“Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia merupakan kerja istiqomah yang tidak boleh terhenti selama belum terjadi keadilan sosial,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI ini lantas menyinggung soal penyaluran subsidi energi.
Partai Demokrat, kata dia, meminta pemerintah mempercepat perubahan pola penyaluran subsidi energi.
Pemerintah, lanjut dia, juga seharusnya menyiapkan langkah mitigasi terkait desain APBN yang lebih antisipati dan resposif.
“Apalagi saat ini beban masyarakat semakin tinggi dengan naiknya harga listrik, BBM, sembako, gas, serta kebutuhan pokok lainnya. Hal ini menyebabkan beban rakyat semakin tnggi hidup semakin sulit dan penderitaan di mana-mana,” ujarnya.
“Berdasarkan pandangan yang kami sampaikan fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dapat menyetujui rencana rancangan apbn tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat I dan II di DPR RI,” lanjut Irwan.