TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski Pemilu 2024 masih 2 tahun lagi, sejumlah elite partai politik telah melakukan manouver politik.

Baru-baru ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani telah bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Menara NasDem, Senin (22/8/2022).

Dari pertemuan yang berlangsung beberapa jam tersebut, PDIP dan NasDem sepakat menjalin kerja sama menuju Pemilu 2024.

Namun, kerja sama belum berbentuk koalisi.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin melihat ada peluang Partai Demokrat dan Partai keadilan Sejahtera (PKS) berlabuh ke koalisi lain jika Partai NasDem dan PDI Perjuangan berkoalisi di Pemilu 2024.

Kedua partai itu bisa masuk ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau koalisi Partai Gerindra-PKB.

"Keduanya mungkin saja berpencar ada yang ke KIB atau ke Gerindra-PKB, kita lihat saja nanti perkembangan yang ada karena di KIB kan juga belum ada capres-cawapresnya," kata Ujang Komarudin saat dihubungi, Selasa (23/8/2022).

Ujang menilai pertemuan antara PDIP dengan NasDem kemarin membuka peluang Partai Demokrat dan PKS bergabung dengan koalisi lain.

Saat Demokrat dan PKS dinilai masih mengalkulasi hitungan politiknya.

"Semua masih mungkin, justru ini yang menarik perpolitikan Indonesia ke depan," kata Ujang.

Namun begitu, Ujang merespons positif pertemuan antara Puan Maharani dan Surya Paloh.

Apalagi Partai NasDem merespons terkait kemungkinan partainya berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024.

"Ini kan hal yang positif. dan namanya politik kan bisa berubah. Tinggal kepentingan dan kesepakatan di antara kedua partai," kata Ujang.

Baca juga: PSI Disebut Bakal Temui Airlangga Hartarto Malam Ini, Bakal Bergabung dengan KIB?

Sebelumnya, PDIP memastikan tidak bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Kamis, 23 Juni 2022.

“Ya kalau dengan PKS, tidak (bekerja sama),” ujar Hasto dalam tayangan di televisi nasional, Kamis, 23 Juni 2022.

Hasto tidak menjelaskan secara gamblang alasan menolak dua partai tersebut. Namun, Hasto menilai PKS dan Partai Demokrat memiliki prinsip politik yang berbeda dengan PDIP.

Namun Hasto mengungkapkan kriteria kerja sama politik yang dipegang teguh PDIP. Menurut dia, kerja sama politik itu harus saling menghormati dan membawa kemajuan bagi Indonesia.

"Terpenting untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elite," ucap Hasto.