TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menjelaskan latar belakang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, HM Said Abdullah latar belakang dan alasan pemerintah berencana menaikkan harga BBM perlu diketahui masyarakat agar bisa dipahami akhirnya meyakini bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi (solar dan pertalite ) bukan semata urusan fiskal APBN.

"Tapi sekali lagi mengalihkan agar lebih tepat sasaran dan masyarakat bawah lebih berdaya secara ekonomi," kata Said Abdullah dalam keterangannya, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Politisi PDIP, Golkar dan PKB Kompak Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

Said Abdullah menjelaskan soal konnversi kebijakan energi untuk mengarah kemandirian energi harus menjadi prioritas agar kejadian bengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM tidak terus terulang di masa mendatang.

"Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama, padahal kita tahu lokasi lubang tersebut," kata Said Abdullah.

Berikut penjelasan lengkap Ketua Banggar DPR HM Said Abdullah latar belakang rencana kenaikan harga BBM:

Subsidi tepat sasaran untuk mengurangi Beban Subsidi yang sudah mencapai Rp 502 triliun:

1. Tahun 2022, dengan harga minyak dunia tinggi, Pemerintah telah menganggarkan subsidi energi yang sangat besar hingga mencapai Rp 502 triliun.

Dana tersebut, hanya habis digunakan untuk mensubsidi harga energi yang saat ini 80 persen subsidi LPG 3 Kg masyarakat mampu.

Kenaikan harga pertalite juga mendorong migrasi keluarga mampu mengonsumsi pertalite.

Akibatnya kuota Pertalite yang disediakan pemerintah tidak mampu menahan lonjakan permintaan pertalite.

Perkiraan pemerintah pada Oktober nanti stok pertalite diperkirakan habis jika menyimulasikan dengan tren konsumsi sekarang ini.

Subsidi solar juga tidak tepat sasaran karena gap harga solar subsidi dengan non subsidi sangat besar.

Banyak terjadi penyelundupan solar subsidi.