Tribun

Indonesia Berhasil Mengarusutamakan Isu Kapal Selam Bertenaga Nuklir dalam Pertemuan di Markas PBB

Indonesia berhasil mengarusutamakan pembahasan isu program kapal selam bertenaga nuklir (nuclear naval propulsion/NNP) dalam pertemuan di Markas PBB.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Indonesia Berhasil Mengarusutamakan Isu Kapal Selam Bertenaga Nuklir dalam Pertemuan di Markas PBB
Dok Kemlu RI
Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat sebagai Ketua Delegasi RI pada pertemuan ke-10 yang mengkaji implementasi Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT RevCon), Sabtu (27/8/2022), di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Pertemuan kesepuluh dalam rangka mengkaji implementasi Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT RevCon) resmi ditutup pada 26 Agustus 2022.

Pertemuan tersebut diketahui berlangsung dari 1Agustus – 26 Agustus 2022 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. ‚Äč

Dalam pertemuan, Indonesia berhasil mengarusutamakan pembahasan isu program kapal selam bertenaga nuklir (nuclear naval propulsion/NNP).

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat sebagai Ketua Delegasi RI dalam pertemuan, Sabtu (27/8/2022).

“Maksud Indonesia untuk tingkatkan kesadaran (raising awareness) pada NPT telah tercapai. Banyak negara memberikan perhatian terhadap isu ini. Indonesia akan terus mengawal agar momentum pembahasan terus bergulir," kata Tri Tharyat dalam keterangannya.

Baca juga: Indonesia Tegaskan Dukung Penuh Keanggotaan Palestina di PBB

Tharyat mengatakan capaian ini penting mengingat isu program NNP belum dibahas di forum internasional manapun.

Padahal program NNP miliki keterkaitan dengan isu nuklir dan berpotensi mengandung risiko besar bagi perdamaian dan keselamatan dunia.

Di antara risiko yang muncul adalah pengalihan teknologi tersebut menjadi senjata nuklir yang dapat mengancam rezim non-proliferasi dan keamanan global, serta dampak destruktif terhadap lingkungan jika terjadi kebocoran radiasi.

Baca juga: PBB Serukan Gencatan Senjata di Tengah Pertempuran di Ethiopia Utara

Sebelum pelaksanaan sidang, Indonesia mengeluarkan working paper yang disebut “Indonesian Paper."

Berkat peran utama Indonesia dan beberapa negara lain, isu ini mendapat perhatian serius.

Selama perundingan, isu NNP memicu pro dan kontra di antara negara-negara.

Perbedaan pandangan antara negara yang mendukung dan yang menentang cukup tajam.

Alhasil, negosiasi draf dokumen hasil pertemuan di paragraf yang membahas isu ini berlangsung alot.

Berbekal semangat menjembatani perbedaan (bridge builder), Indonesia berikan usulan paragraf yang relatif dapat diterima semua pihak.

Baca juga: Kapal Sewaan PBB Pertama Inisiatif Program Pangan Dunia Bawa Gandum Ukraina Berlayar ke Afrika

Usulan Indonesia menjadi dasar negosiasi, dan setelah diberi masukan negara-negara disepakati suatu Paragraph tentang NNP pada draft dokumen hasil.

“Semua pihak sepakat bahwa program NNP menjadi perhatian bersama dan diperlukan dialog yang transparan dan terbuka mengenai isu ini. Semua juga sepakat bahwa pengambangan NNP harus berkoordinasi erat dengan IAEA secara terbuka dan transparan," ujar Dirjen Tharyat.

Pertemuan NPT RevCon ke-10 sendiri pada akhirnya tidak mencapai konsensus atas dokumen hasil karena perbedaan pandangan tajam di antara negara-negara untuk berbagai isu lain, khususnya tentang pembangkit tenaga listrik di Zaporizhzhia, Ukraina.

Namun fakta bahwa negara-negara mencapai kesepakatan dalam pembahasan terkait program NNP merupakan capaian tersendiri bagi Indonesia yang patut diacungi jempol.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas