TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan akan memberikan sejumlah bantalan sosial kepada masyarakat untuk mengurangi beban akibat kenaikan harga.

Pengumuman disampaikan Sri Mulyani usai rapat intern mengenai pengalihan subsidi BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (29/8/2022).

“Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspon,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani tidak menjawab saat ditanya apakah bantalan sosial yang diberikan tersebut terkait dengan rencana penyesuaian atau kenaikan BBM bersubsidi.

“Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan Bansos dulu, itu yang diinstruksikan bapak presiden hari ini, jadi masyarkat akan mulai mendapatkan bantuan sosial,” katanya.

Sebelumnya pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantalan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang akan terkena imbas kenaikan harga.

“Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspon,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 24,17 triliun rupiah untuk bantalan sosial tersebut yang menyasar 20,65 juta penduduk atau penerima manfaat.

Baca juga: Dampak jika Harga BBM Naik: Disebut Bisa Picu Inflasi hingga Timbulkan Efek Domino Negatif

Bantalan sosial tersebut terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah.  BLT diberikan sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali yang akan dibayarkan per dua kali.

“Jadi dalam hal ini ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu 300 ribu pertama dan 300 ribu kedua,” kata Menkeu.

BLT tersebut akan disalurkan melalui kantor pos seluruh Indonesia kepada 20,65 juta keluarga penerima.

Selain BLT pemerintah juga menyiapkan subsidi upah bagi 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.

Bantalan sosial yang ketiga yakni subsidi transportasi melalui Pemerintah Daerah sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu dana alokasi khusus (DAK) dan dan bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun.

Bantalan diberikan dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Bantuan-bantuan tersebut direncanakan akan mulai dieksekusi pada pekan ini. Pemerintah berharap BLT yang diberikan bisa mengurangi tekanan kenaikan harga kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan.

Sebelumnya pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan 3 alternatif pemerintah terhadap BBM bersubsidi di tengah meningkatnya harga minyak mentah. Pertama yakni menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi yang dampaknya beban terhadap APBN meningkat.

Pilihan kedua yakni mengendalikan volume BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar. Ketiga menaikkan harga BBM subsidi tersebut.

Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8/2022), Sri Mulyani menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan terkait alternatif yang akan diambil.

“Belum,” katanya singkat.