TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tiga partai politik yang selama ini kerap mengkritik pemerintah kembali menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Kedua partai politik itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Buruh.

Seperti diketahui, pemerintah mulai menaikkan harga BBM mulai hari ini, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Harga Pertalite dari semula  Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Sementara harga solar dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Baca juga: Dampak Kenaikan Harga BBM: Siap-siap Biaya Transportasi dan Logistik Melonjak, hingga Picu Inflasi

Kritik PKS

Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Mardani mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut merugikan rakyat yang sebelumnya telah terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Kasihan warga, masih berat dampak pendemi Covid-19, sudah kena beban harga BBM naik," kata Mardani kepada Tribunnews.com, Sabtu (3/9/2022).

Karena itu, Mardani menilai pemerintah justru mementingkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kereta cepat.

"Pemerintah lebih mementingkan IKN dan kereta cepat ketimbang bantu masyarakat. BBM naik berat sekali untuk rakyat," ungkapnya.

Kritik Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra mengatakan rakyat dibuat tambah susah akibat kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu menanggapi pemerintah yang resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar.