Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi massa buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah bersama pelaku usaha untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM jenis pertamax, solar dan pertalite dengan menaikkan upah buruh di seluruh Indonesia.

Hal ini dianggap masuk akal apalagi ekonomi masih tumbuh lebih dari 5 persen.

“Bahwa ini keputusan sudah diambil tentu sangat memberatkan masyarakat termasuk buruh, cuma kita yakini juga pemerintah sudah mempertimbangkan dengan sangat matang untuk kepentingan negara yang lebih besar. Maka itu kami meminta agar kebijakan ini perlu diikuti dengan naiknya upah buruh di seluruh Indonesia,” kata Wakil Ketua umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite, kepada wartawan, Minggu (4/9/2022).

Baca juga: Harga Solar dan Pertalite Naik, Mahasiswa Diminta Kawal Pengalihan Subsidi BBM

Menurut Arnod, standar upah buruh di Indonesia perlu ada penyesuaian pasca kenaikan harga BBM. Solusi itu kata dia juga mampu meredam gejolak yang bakal timbul di masyarakat.

"Kami dalam posisi tidak menghendaki adanya aksi buruh turun ke jalan karena sebenarnya itu tidak cukup memberikan solusi. Isunya bukan soal tolak atau dukung. Paling ideal saat ini adalah penyesuaian upah buruh. Itu yang kami dorong,” ujar Ketua tenaga kerja dan informal Pimpinan Pusat Kosgoro 1957 itu.

Dijelaskan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia bahwa pemerintah juga perlu memastikan agar bantuan sosial yang digelontorkan betul-betul tepat sasaran.

Untuk itu kelompok buruh ingin membantu pemerintah agar penyaluran Bansos khusus untuk buruh bisa sampai ke masyarakat yang memang betul membutuhkan.

Baca juga: Pertalite Naik Jadi Rp 10.000, Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa: Ini Belum Sesuai Keekonomian

Diketahui pemerintah menambah alokasi bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun untuk meredam dampak inflasi harga BBM pertalite dan solar naik. Bantuan itu diberikan dalam tiga bentuk.

Pertama, BLT sebesar Rp 150 ribu kepada 20,65 juta KPM. Dengan anggaran Rp 12,4 triliun, BLT itu akan diberikan selama empat bulan senilai total Rp 600 ribu. Namun, pemerintah menyalurkan bantuan dalam dua tahap kepada KPM.

Masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp 300 ribu dalam tahap pertama. Lalu, mereka akan kembali mendapatkan Rp 300 ribu dalam tahap kedua.

Baca juga: Harga Pertalite Naik, Jokowi Disebut Abaikan Suara Rakyat dan Pemerintah Cari Untung ke Masyarakat

Kedua, BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan sebesar Rp 600 ribu. BLT itu hanya diberikan satu kali kepada 16 juta pekerja. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 9,6 triliun untuk menyalurkan BLT tersebut.

Ketiga, pemerintah memberikan subsidi menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH, sebesar Rp 2,17 triliun untuk transportasi umum, seperti ojek.

Di samping itu menurut Arnod dalam kondisi saat ini masyarakat perlu mengedepankan persatuan nasional untuk sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan nasional.