“Subsidi BBM menjadi masalah ketika ketahanan fiskal negara terganggu. Lagipula BBM adalah sumber energi yang pasti akan habis, produksinya bakal menurun karena tingginya pemakaian dan bertambahnya jumlah penduduk,” ucap Mahfudz.

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Mukhaer Pakkanna mengungkapkan, saat pemerintah mengimplementasikan penyesuaian harga BBM agar dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat luas dapat memakluminya.

Sementara pemerhati politik dan isu strategis Prof Imron Cotan mengatakan, pemerintah perlu memastikan menjaga daya beli masyarakat, saat penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan.

Baca juga: Harga BBM Naik, 16 Juta Pekerja Dapat BLT Subsidi, Keluarga Miskin Dapat Alokasi Rp12,4 Triliun

Pertimbangan strategis inilah yang mendorong pemerintah meluncurkan program bantalan sosial, yang terdiri dari BLT kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah sebesar Rp 600.000/keluarga/bulan; subsidi upah kepada 16 juta pekerja, sebesar Rp 600.000/kepala/bulan; dan subsidi untuk sektor transportasi, ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.

“Bansos menyasar kelompok masyarakat yang tepat menjadi elemen penting dalam penyesuaian harga BBM bersubsidi, sehingga keadilan dapat dihadirkan, karena subsidi tidak dinikmati kelompok yang tidak berhak,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menyampaikan, terjadinya perang Rusia-Ukraina benar-benar merusak rantai pasok global, sehingga menimbulkan krisis energi bagi semua negara, termasuk Indonesia. Situasi seperti itu membuat Indonesia harus realistis menghadapinya agar APBN terjaga, sebagai instrumen penggerak ekonomi nasional.