TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dikabarkan hubungannya tak harmonis saat itu.

Hal itu mencuat dalam rapat Komisi I DPR dengan Panglima TNI di Gedung DPR,  Senin (5/9/2022) hari ini.

Guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi mengatakan  ada empat faktor yang dapat menyebabkan hubungan Panglima TNI dan KSAD bermasalah atau tidak harmonis.

“Alasan pertama soal politis. Saya kira problem Pak Dudung dengan Panglima ini, saya menduga, pertama, alasan politis,” tutur Muradi dikutip dari Kompas.TV.

Alasan kedua, menurut Muradi, adalah soal ekonomi.

"Ketiga, alasan psikologis, dan keempat adalah personal," ujarnya.

Baca juga: Anak KSAD Jenderal Dudung Disebut Tidak Lolos Akmil, Begini Jawaban Panglima TNI

Dalam konteks hubungan antara Jenderal Andika dan Jenderal Dudung, ia menduga lebih ke arah politis daripada psikologis maupun personal.

Karena, kata Muradi, isu Andika akan diusung dalam pemilihan presiden-wakil presiden (capres-cawapres) setelah purnatugas, cukup mengganggu psikologi sejumlah kepala staf angkatan di TNI, termasuk KSAD.

“Akan mengganggu juga sebenarnya psikologis dari kepala staf, termasuk Pak Dudung.”

“Kedua, kalau soal hubungan ini agak merenggang, sebenarnya kalau kita lihat mundur pada Februari 2022, ada laporan dari komunitas atau masyarakat terkait dengan pencemaran agama dan sebagainya,” tambahnya.

Secara eksplisit, lanjut Muradi, waktu itu Jenderal Andika mengatakan akan memprosesnya secara terbuka.

Hal itu, menurutnya, menjadi permulaan adanya problem personal antara Andika dan Dudung.

“Seolah yang dilakukan Pak Dudung itu sifatnya personal. Padahal yang dilakukan oleh Pak Dudung adalah bagian dari upaya beliau menegakkan NKRI, antiintoleran dan sebagainya.”

“Dari empat ini, saya kira kalau melihat polanya, saya cenderung memilih pada alasan politis dan personal,” tuturnya.