Fahri Hamzah Soal Kenaikan BBM: Pemerintah Harusnya Bela Rakyat, Bukan Ikut Protokol Kaum Kapitalis
Fahri Hamzah menegaskan, kenaikan harga BBM akan makin menyusahkan kehidupan rakyat yang sudah susah akibat dampak pandemi dan ketidakpastian global.
Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini, akan semakin menyusahkan kehidupan rakyat, yang sudah susah akibat dampak pandemi dan ketidakpastian global.
"Argumentasi terkait subsidi sebagai beban ekonomi yang salah sasaran, itu hanya retorika belaka pemerintah saja. Kenaikan harga BBM justru akan semakin menyusahkan masyarakat," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).
Menurut Fahri Hamzah, argumentasi pemerintah yang menganggap, bahwa subsidi hanya dinikmati oleh pengguna mobil pribadi, bukan rakyat miskin sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga BBM, sebagai alasan yang tidak pernah bisa diterima rakyat sampai kapan pun.
Menurut dia, pencabutan subsidi itu merugikan kepentingan rakyat, dan menambah beban hidup masyarakat yang sudah sulit saat ini.
"Hal itu tidak akan pernah diterima rakyat sampai kiamat. Rakyat menganggap pencabutan subsidi akan menambah kesulitan hidup mereka," ujarnya.
Fahri Hamzah menegaskan, sesuai konstitusi, maka tugas pemerintah adalah membantu dan membela rakyat di dalam kesulitan hidup.
Oleh sebab itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini berharap pemerintah tidak perlu mengikuti protokol kaum kapitalis, yang tidak menghendaki adanya dukungan kepada rakyat melalui pemberian subsidi.
"Mereka (kaum kapitalis) ingin kompetisi berlangsung secara sempurna, tidak ingin ada subsidi-subsidi, semua harus diserahkan ke mekanisme pasar," tandas Fahri.
Baca juga: Harga Tiket Bus Kompak Naik, Termahal Rp 675 Ribu, Termurah Rp 146 Ribu
Diketahui, pemerintah memastikan soal naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) per Sabtu (3/9/2022).
Jokowi sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN.
"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata Jokowi.
Presiden Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
"Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan," pungkasnya
Sementara itu, Menteri ESDM Arifim Tasrif mengatakan kenaikan tersebut berlaku hari ini.