Bambang Widjojanto Sebut Ada Pihak yang Politisasi Kasus Formula E untuk Serang Anies Baswedan
Bambang menyebut politisasi tidak hanya dari DPRD, namun juga berpotensi datang dari lembaga anti rasuah tersebut.
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Indri Fahra Febrina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengapresiasi kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kehadiran Anies ke KPK dinilai mampu memberikan informasi lebih dalam soal Formula E.
"Sikap Anies Baswedan dengan merespon untuk menghadiri undangan dari Penyelidik KPK juga perlu diapresiasi karena ditujukan untuk membantu KPK agar semuanya menjadi jelas," kata Bambang dalam keterangan tertulis pada Rabu (7/9/2022).
Bambang yang juga eks Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta ini menuding ada pihak yang sengaja mempolitisasi Formula E untuk 'menyerang' Anies.
Baca juga: Anies Baswedan Datangi KPK, Upaya Membaurkan Kemajuan dan Gagasan Soal Formula E
Hal tersebut tidak terlepas langkah dari Fraksi PDI dan PDIP DPRD DKI Jakarta yang secara intensif menolak terwujudnya program strategis Pemprov DKI Jakarta itu.
"Anggota parlemen PSI dan PDIP dari DPRD DKI Jakarta secara intensif, terus menerus, melakukan “politicking & provokasi” untuk mempolitisasi salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan justru untuk kepentingan pemerintah dan warga Jakarta," kata Bambang.
Bambang menyebut politisasi tidak hanya dari DPRD namun juga berpotensi datang dari lembaga anti rasuah tersebut.
Sebab, ia khawatir dengan afiliasi politik sejumlah pimpinan KPK yang bisa berdampak pada pengambilan keputusan soal dugaan korupsi Formula E.
"Serta ada 1-2 orang Pimpinan KPK yang ditenggarai dan diduga keras punya afiliasi politik tertentu sehingga dapat saja memaksakan dirinya atas nama kepentingan politik, bukan sepenuhnya melakukan upaya penegakan hukum sesuai kewajiban hukum KPK," imbuhnya.
Bambang pun berharap KPK mampu mengambil keputusan hukum secara objektif, adil, dan pasti.
Alih-alih 'brutalitas penegakan hukum', ia ingin KPK memberikan keputusan yang terbaik.
"Semoga yang terbaik yang akan terjadi. Kita ditunjukkan suatu proses penegakan hukum yang autentik, karena mengabdi pada kepentingan daulat hukum yang berpijak pada kepastian dan keadilan," tukasnya.
Anies Datangi KPK
