Kesiapan SDM di Tingkat Kabupaten Kota Masih Jadi PR Kemenpan RB
Mahfud MD mengungkap sejumlah pekerjaan rumah (PR) atau permasalahan di lingkungan Kemenpan RB adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
Penulis: Naufal Lanten
Editor: Adi Suhendi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD yang sempat menjabat Plt Menpan RB mengungkap sejumlah pekerjaan rumah (PR) atau permasalahan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut Mahfud MD, dari sudut konsep dan instrumen-instrumen hukum serta pejabat-pejabat di tingkat pusat sudah cukup siap.
Namun, hal tersebut sebaliknya tidak terlihat di tingkat kabupaten/kota.
“Tetapi kan kesiapan di tingkat bawah kan ratusan institusi dsn sebagainya, itu yang harus menyerasikan itu semua yang perlu kerja keras,” kata Mahfud MD saat konferensi pers di kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2022).
Mahfud MD beranggapan bahwa penataan reformasi birokrasi terkait aparatur negara memiliki tiga pilar pokok, di antaranya meliputi keorganisasioan agar mengabdi tepat, terukur, dan efektif.
Baca juga: Karangan Bunga di Kantor KemenPAN RB, Usai Azwar Anas Dilantik Presiden Jokowi
Kemudian pilar kedua SDM yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya.
Serta yang ketiga digitalisasi pelayanan publik agar mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan bagi masyarakat pada umumnya.
“Jadi tiga soko guru ini harus simultan dan banyak tantangan untuk menghadapi tantangan itu menurut saya pak Abdullah sudah punya pengalaman dan kemampuan,” katanya.
Merespons catatan tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bakal segera membenahi penataan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota tersebut.
Baca juga: Jenazah MenPAN-RB Tjahjo Kumolo Tiba di Kantor KemenPAN-RB untuk di Salatkan
“Dalam jangka pendek ini pelayanan publik di level kabupaten dan kecamatan mesti secara terukur dibuat di kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Kemudian yang kedua, secara kelembagaan juga akan terus diperbaiki agar dapat memberikan pelayanan di jajaran kabupaten/kota lebih baik.
“Reward dan punishment di sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, ini program-program pelayanan publik yang terintegrasi akan menjadi ukuran penting saya kira itu dalam jangka pendek,” tuturnya.
Bakal Segera Bahas Pemetaan ASN ke IKN
Sementara itu, mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan akan bergerak melakukan pemetaan pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurutnya, pemindahan ASN menjadi pembahasan strategis mengingat waktunya yang mepet lebih kurang dua tahun lagi.
“Ini nanti akan kami bahas saya segera lakukan pembahasan di kantor ini. Ya saya masih akan masuk dulu nanti kita petakan,” ujar Azwar.