Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, calon presiden yang memiliki rekam jejak dan kompetensi adalah kriteria utama untuk Pemilu 2024. 

“Saya termasuk yang mengutamakan calon yang betul-betul ditelisik tentang kompetensi, kapasitas dan integritas, ketimbang hanya dijejelin terus dengan istilah popularitas dan tingkat elektabilitas. Itu mainan lembaga survey,“ kata Zuhro, Selasa (6/9/2022).

Calon presiden yang beredar saat ini, harus dilihat latar belakang, kiprahnya, visi dan misinya untuk kesejahteraan bangsa indonesia ke depan.

Baca juga: Pengamat: Peluang Calon Presiden Alternatif Terbuka Tapi Tidak Mudah

“Ada tidak track record, ada tidak riwayat hidup. Jangan sampai silang sengkarut di publik, itu selesai di paparan partai yang mengusung," ucap Zuhro. 

Salah satu sosok yang dianggap terus bekerja adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Airlangga adalah calon presiden dari Partai Golkar. 

"Kalau sudah dipastikan dari Golkar bahwa Ketum Airlangga yang akan dicalonkan, pastinya secara internal sudah selesai. Tinggal sekarang apakah bisa mulai memasarkan Pak Airlangga, dan mesin mesinnya sudah sampai ke level grassroot,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Citra positif Airlangga Hartarto di mata publik sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat akan terbangun.

"Itu tentu akan membangun citra positif di mata publik. Karena rakyat akan menganggap bahwa apa yang dilakukan Airlangga tidak untuk kepentingan partai dan pribadi, tapi kepentingan rakyat," ungkapnya.

Ujang menilai klaim seperti boleh-boleh saja, karena nantinya akan diuji oleh waktu. 

"Nanti akan diuji apakah seperti itu atau tidak? Semua ini akan diuji oleh waktu," ucapnya.

Baca juga: Puan Maharani Dinilai Calon Pemimpin yang Memperjuangkan Hak dan Nasib Kaum Perempuan

Ujang menjelaskan keuntungan dan kerugian dalam pola kerja Airlangga Hartarto yang dinilai lebih mencintai kerja Menko Perekonomian dari pada kerja sebagai sebagai Ketum Golkar.

"Kelebihannya ya akan dinilai positif oleh publik, karena mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, membantu presiden untuk menyelesaikan janji-janji kampanye presiden. Itu bagus. Kekurangannya tentu partai tidak terurus, tidak fokus mengurus partai. Artinya urus partai sampai jalan, tapi di partai ada pimpinan lain yang bisa mengurusi kerja-kerja ketua umum," tandasnya.