TRIBUNNEWS.COM – Pergantian kepemimpinan dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketum PPP menimbulkan polemik di internal partai.

Diketahui, Muhammad Mardiono menjadi Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menggantikan Suharso Monoarfa.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sudah mengeluarkan SK pengesahan Plt Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono pada Jumat (9/9/2022) kemarin.

Merespons adanya dinamika di internal PPP akibat pergantian kepemimpinan ini, para simpatisan di daerah pun tak ingin terpengaruh hal tersebut.

Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Mujahid Anshori, menyebut dinamika pemberhentian Suharso Monoarfa merupakan ranah DPP Pusat.

"Itu merupakan ranah Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PPP," ucap Mujahid, dikutip Tribunnews.com dari TribunJatim.com, Sabtu (10/9/2022).

Baca juga: Isu Suharso Dipecat dari Ketua Umum PPP Gegara Tak Mau Jadi Menpan RB, Benarkah?

Menurutnya, kondisi saat ini tidak akan mempengaruhi kinerja pengurus wilayah.

Mujahid berharap, dinamika di partai PPP tak berimbas panjang.

Sebab, kata Mujahid, pihaknya sudah trauma pada konflik internal yang justru dapat merugikan.

Di sisi lain, PPP Jatim memastikan pihaknya tetap fokus pada tahapan kerja di daerah.

"Dinamika yang di Jakarta itu, kami tidak akan terpengaruh kami Insyaallah tetap fokus tahapan kerja," jelasnya.

Sementara itu, PPP Gowa turut prihatin atas kejadian yang dialami partainya

Ketua DPC PPP Gowa, Nursyam Amin, mengatakan menyerahkan persoalan di internal partainya kepada pengurus pusat PPP.

Ia berharap, agar segera ada solusi untuk menyelesaikan persoalan di PPP.

"Tentunya harapan kami saat ini adalah persoalan di DPP PPP dapat segera terselesaikan dangan baik dan cepat mengingat jadwal pemilu yang sudah dekat," kata Nursyam Amin saat dikonfirmasi, Rabu (7/9/2022).

Mengenai ketua umum PPP, Nursyam Amin menyatakan, akan mengikuti setiap keputusan yang diambil saat Mukernas.

"Kami di tingkat DPC tentunya akan patuh dan taat terhadap apapun yang menjadi keputusan Mukernas," katanya.

"Kami yakin dan percaya bahwa apapun keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk PPP ke depan," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PPP Bantaeng, Sugiarti Mangun Karim.

Sugiarti Mangun Karim mengatakan, apa yang dilakukan oleh pusat adalah keputusan terbaik buat partai PPP.

Apalagi, partainya akan menghadapi tahun politik tahun 2024.

"Kami di DPC mengikuti apa yang dilakukan oleh pusat. Saya rasa ini (penggantian ketua) adalah keputusan yang tepat bagi PPP jelang pemilu," ucapnya, dilansir Tribun-Timur.com.

Adapun untuk respons PPP Jawa Barat, saat ini tidak dapat menentukan sikap sendiri terkait konflik di internal PPP.

Hal itu disampaikan Pejabat sementara (Pjs) Ketua DPW PPP Jabar, Pepep Syaiful Hidayat.

"Posisi saya pjs, tentu harus konsultasi dulu dengan ketua nonaktif, teman-teman DPC. Jadi, belum bisa memberikan pernyataan," kata Pepep saat dihubungi Tribun Jabar, Rabu (7/9/2022).

Meski begitu, Pepep menegaskan, para kader PPP Jabar lebih memilih fokus pada kerja-kerja organisasi untuk menghadapi Pemilu Serentak 2024.

"Untuk Jawa Barat, kondusif. Kita terus melakukan kerja-kerja organisasi," lanjutnya.

Pepep akan terus berupaya, agar konflik di pengurus pusat tidak berdampak negatif kepada kepengurusan di daerah.

"Kita juga terus melakukan komunikasi dengan semua pihak. Tapi kalau menyangkut sikap, posisi saya kan pjs, saya harus konsultasi dulu," ucapnya.

Diketahui, Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP, beberapa waktu lalu.

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan, menjelaskan mahkamah partai sepakat dengan usulan pimpinan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso sebagai Ketua Umum PPP masa jabatan 2020-2025.

Lantas, proses itu berlanjut dengan diadakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.

“Menghasilkan ketetapan memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dan mengukuhkan H. Muhammad Mardiono sebagai PLT (pelaksana tugas) Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025,” kata Usman pada Jumat (2/9/2022) dan Sabtu (3/9/2022) di Bogor.

Usman menyebut, pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melayangkan surat pemberhentian ketiga untuk Suharso pada 30 Agustus 2022.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman, Tribun-Timur.com/Wahyudin Tamrin, Kompas.com)

Simak berita lainnya terkait Suharso Monoarfa Diberhentikan PPP