Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Keputusan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) lebih efektif meringankan beban masyarakat tidak mampu.

Sasaran BLT lebih efektif, meski tetap harus ada perbaikan data penerima.

Sedangkan subsidi BBM cenderung tidak efektif karena siapapun bisa membeli BBM jenis bersubsidi tanpa harus ada verifikasi data.

Baca juga: Harga BBM Naik, Formappi Anggap DPR Tak Bisa Jadi Harapan Rakyat

"Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian," kata Analis Utama Ekonomi Politik Lab45 Reyhan Noor, dalam pernyataannya, Jumat (9/9/2022).

Kementerian Sosial(Kemensos) telah menyalurkan BLT BBM pada Kamis (1/9/2022). Pada tahap pertama, keluarga penerima manfaat sebanyak 18,48 juta di 445 dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, kata Reyhan, pemerintah perlu mengawasi harga pangan dan yang lebih krusial memastikan ketersediaan barang. Sebab, apabila barang tidak tersedia, harga cenderung lebih mudah naik.

"Oleh karena itu, ketersediaan barang pokok dan BBM menjadi kunci keberlangsungan kebijakan pemerintah ke depan," ujar Reyhan.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Said Iqbal: BLT dan Bansos Tak Bermanfaat di Tengah Penurunan Daya Beli

Waktu empat bulan penyaluran BLT BBM hingga akhir tahun ini, bisa menjadi kesempatan pemerintah untuk konsolidasi menyongsong 2023. Konsolidasi mencakup penyesuaian upah minimum dengan pengusaha akibat meningkatnya inflasi. Penyesuaian upah menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Secara khusus, kebijakan BLT juga perlu disesuaikan untuk masyarakat tidak mampu untuk tahun depan. Penyesuaian dapat dilakukan, baik melalui penambahan nominal maupun jumlah penerima," ujar Reyhan. (Willy Widianto)