Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Suharso mengatakan kedatangannya ke Istana untuk membahas banyak hal dengan presiden.

“Soal banyak hal,” kata Suharso di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca juga: Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono Akan Sambangi KPU RI Siang Ini

Suharso enggan berkomentar banyak soal kisruh PPP yang membuatnya didongkel dari kursi ketua umum partai berlambang ka'bah itu.

Ia mengatakan persoalan tersebut akan diselesaikan dengan cara baik.

“Ya nantilah kita selesaikan baik-baik,” katanya.

Saat ditanya mengenai SK Kemenkumham yang mengesahkan Muhammad Mardiono sebai Plt Ketua Umum PPP, Suharso juga menjawab hal yang sama.

Ia mengatakan akan menyelsaikan persoalan tersebut.

“Saya tadi banyak bicara soal itu dan soal IKN (pembangunan Ibu Kota Negara) ya. Nanti saja, saya selesaikan baik-baik,” katanya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengesahkan Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025.

"Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2020-2025 dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 6 Jakarta 10310, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 05 tanggal 6 September 2022, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, yang dibuat di hadapan Marta Sapti Riana SH, Notaris berkedudukan di Kota Depok," tulis poin pertama Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 yang dikutip Jumat (9/9/2022).

Dalam poin kedua keputusan itu, Yasonna menetapkan susunan kepengurusan DPP PPP masa bakti 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam SK Menkumham Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX PPP tentang Susunan Personalia DPP PPP sepanjang tidak menyangkut ketua umum.

Dengan poin tersebut, susunan pengurus PPP masih tetap sama, kecuali jabatan ketua umum yang kini diemban sementara oleh Mardiono.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya," tulis keputusan Menkumham tersebut.

Keputusan menkumham ini ditandatangani Yasonna pada 9 September 2022.