Mahfud MD Benarkan Ada Kebocoran Data Negara karena Ulah Hacker Bjorka: Enggak Ada yang Rahasia
Menko Polhukam, Mahfud MD membenarkan terkait adanya kebocoran data negara akibat ulang dari Hacker Bjorka.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Sri Juliati
Menurut Pratama, diperlukan kerjasama dengan negara lain untuk mengungkap siapa sosok hacker ini.
"(Dalam kasus lain) hacker yang melakukan peretasan yaitu hacker Jogja dan lain-lain yang tertangkap dan dihukum dengan menggunakan pasal undang-undang ite UU ITE pasal 30 ayat 1, 2 dan 3."
"Yang jadi masalah adalah bisa nggak kita menangkapnya hacker (anonim Bjorka ini)."
Baca juga: Twitter Bjorka Kena Suspend, Pembocoran Data Pribadi Denny Siregar dan Johnny Plate Jadi Pemicu?
"Ini yang menjadi masalah sebenarnya, karena untuk menangkap hacker yang agak profesional yang profesional itu susah sekali."
"Menurut saya butuh kerjasama yang cukup baik dengan negara-negara lain."
"Misalkan negara-negara yang memang punya akses yang cukup baik ketika melakukan profile yang terhadap aktor-aktor hacker yang ada di internet," kata Pratama dikutip dari tayangan Kompas Tv, Senin (12/9/2022).
Hacker anonim Bjorka memang sedang menjadi perhatian netizen Indonesia.
Baca juga: Bjorka Bagikan Data Diduga Milik Puan hingga Erick Thohir, Sindir Kenaikan BBM & Nikmati Uang Pajak
Bjorka diklaim mampu membocorkan data pribadi milik warga Indonesia yang dijual di situs breached.to.
Bahkan hacker Bjorka juga membobol identitas pribadi milik Menteri Komunikasi dan Komunikasi (Menkominfo) Johnny G Plate.
Ia juga mengklaim telah meretas dokumen rahasia Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Sebelumnya, hacker Brjorka pada Jumat (9/9/2022) mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Baca juga: Bjorka Bagikan Data Diduga Milik Puan hingga Erick Thohir, Sindir Kenaikan BBM & Nikmati Uang Pajak
Data berukuran 40 MB uang dirampas per September 2022 itu, kata Bjorka, berisi 679.180 dokumen.
Di situsbreached.to, Bjorka bahkan mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.
"Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," tulisnya di situs tersebut.
