TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengakui adanya kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini.

Mahfud pun sudah mendapat laporan adanya peretasan data negara tersebut dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

"Soal bocornya data negara lah. Itu nanti masih akan, kita, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi VII saya, terjadi di sini, di sini, di sini," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Namun Mahfud pastikan tidak ada dokumen bersifat rahasia dari data negara yang bocor atau diretas.

Dijelaskan data yang diretas adalah sesuatu yang sudah diketahui khalayak umum.

"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini. Kan cuma itu aja, ndak ada rahasia negara kalau yang saya baca, dari yang beredar itu," ucapnya.

"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga barangkali cuma dokumen biasa, dan terbuka gitu, tetapi itu memang terjadi," sambungnya.

Mahfud mengungkapkan belum ada situasi yang berbahaya terkait adanya kebocoran data itu. Saat ini, pemerintah masih melakukan pendalaman terkait itu.

"Oleh sebab itu nanti masih akan didalami. Pemerintah masih akan rapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, adanya dugaan kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU RI oleh anggota forum Breached, Bjorka.

Mereka mengaku punya data 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia. Data tersebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres.

Bahkan, untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data secara gratis.

Selain itu, Hacker Bjorka pada Jumat (9/9/2022) mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Bjorka mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022.

Di situsbreached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.

"Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," tulisnya di situs tersebut.

Dalam sampel tersebut tampak beberapa judul surat seperti "Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup," "Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana," dan "Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019.

Bjorka menyebut data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi.

"Data yang baru saya bagikan sangat berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat untuk melihat dengan siapa Presiden berinteraksi pada waktu tertentu," tulisnya.(*)