Bagi Indonesia, langkah itu telah dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya terdapat kewajiban memperkerjakan disabilitas dua persen dari total pekerja untuk sektor publik dan satu persen untuk sektor swasta.

"Ini akan kita coba lihat nanti pada saat pertemuan tahun 2024 karena memang ini akan kita evaluasi setiap empat tahun, akan kelihatan sekali bagaimana kondisi masing-masing negara," jelasnya.

Penciptaan lapangan kerja yang inklusif merupakan salah satu isu yang diusung oleh Presidensi G20 Indonesia dalam pertemuan EWG yang akan dilanjutkan dalam Labor and Employment Ministers Meeting (LEMM) pada Rabu (14/9/2022).

Anwar Sanusi mengatakan, dari sisi urgensi diperlukan penciptaan lapangan kerja inklusif dengan memberikan ruang yang sama untuk para penyandang disabilitas, mengingat pandemi Covid-19 berdampak kepada sektor ketenagakerjaan, dengan penyandang disabilitas menjadi salah satu yang paling terpengaruh.

Dari sisi kebaharuan, Indonesia merupakan negara pertama di G20 yang mendorong upaya memberikan ruang afirmasi kepada penyandang disabilitas.

"Keberlanjutan dari isu ini, jangan sampai isu ini mendapatkan respons gegap gempita di dalam suatu persidangan tapi tidak ada keberlanjutan. Dan ini ada satu hal yang menurut saya sangat membanggakan bahwa ada semacam instrumen yang memang digunakan untuk bagaimana kebijakan kepada disabilitas memiliki kelanjutan dari sisi perhatiannya," katanya.

Hal lain telah dibahas adalah community based vocational training, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, pelindungan sosial ketenagakerjaan di dunia kerja yang baru, serta update G20 skills strategy.