TRIBUNNEWS.COM - Hacker atau peretas Bjorka baru-baru ini kerap membocorkan data pejabat negara.

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon pun mengaku heran mengapa institusi negara bisa dipermalukan oleh peretas seperti Bjorka. 

Dibobolnya data sejumlah pejabat, menurutnya membuat pemerintah Indonesia seperti tidak ada pertahanan dalam siber. 

Ia juga merasa heran mengapa banyak masyarakat yang justru mendukung tindakan Bjorka. 

"Masa kita diperlakukan seperti itu dan tidak ada resistensi memadai seperti tidak ada pertahanan."

"Dan ironisnya, netizen kita mayoritas mendukung (apa yang Bjorka lakukan). Ini something wrong."

Baca juga: Fenomena Bjorka, Waspadai Ancaman Siber Jelang KTT G20

Menurut saya, itu kan mempermalukan sebetulnya. Masa satu orang atau beberapa orang hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang-orang penting di dalam institusi itu ya?," kata Fadli Zon, dikutip dari Kompas.com, Selasa (13/9/2022). 

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun menilai perlu ada evaluasi terkait pertahanan siber di Indonesia. 

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus mengambil langkah intervensi terkait kebocoran data yang terjadi baru-baru ini.

"Kita di dunia digital, kalau dulu perang fisik, sekarang cyber war."

"Harusnya ada persiapan, masa berlalu gitu saja. Siapa yang tanggung jawab. Harus ada yang dimintai pertanggungjawaban," kata Fadli. 

Diberitakan sebelumnya, hacker Bjorka sempat membocorkan sejumlah data pribadi pejabat. 

Diantaranya Menkominfo Johnny G. Plate, Dirjen Aptika Kominfo, Semuel A. Pangerapan, Ketua DPR RI, Puan Maharani hingga Menteri BUMN, Erick Thohir. 

Adapun informasi pribadi yang dibocorkan di antaranya, NIK, nomor telepon hingga alamat.