TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, yang menyebut TNI seperti gerombolan berbuntut panjang.

Pernyataan kontroversial Effendi disampaikan dalam rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Andika di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022) lalu.

Hal itu memicu kemarahan sejumlah anggota TNI di berbagai daerha.

Hari ini, Effendi Simbolon menggelar konferensi pers khusus meminta maaf atas pernyataannya tersebut.

Baca juga: Minta Waktu Bertemu Jenderal Dudung, Effendi Simbolon Akui Belum Direspons, Siap Menghadap Sendiri

Penjelasan KSAD Jenderal Dudung

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyebutkan Effendi Simbolon punya hak untuk menyampaikan pendapat sebagai anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, kata Jenderal Dudung, Effendi diharapkan mempertimbangkan harga diri TNI saat melontarkan pendapat.

"Memang beliau punya hak konstitusional sebagai anggota dewan, tapi kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat punya kehormatan dan harga diri," ujar Dudung seusai peluncuran program ketahanan pangan bersama Pertamina Hulu Rokan di Kabupaten Bengkalis, Rabu (14/9/2022) seperti dikutip dari Kompas.com.

Pernyataan Effendi yang menyebut TNI AD lebih parah dari organisasi kemasyarakatan, disebut Dudung telah menyakiti perasaannya.

Apalagi, ucapan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu dianggapnya tidak sesuai dengan kenyataan.

"Kalau tidak tahu, tidak paham tentang fakta dan bukti sebenarnya, jangan asal bicara. Jangan asal bicara, karena itu menyakitkan (hati) seluruh prajurit," sebutnya.

Kendati demikian, Dudung menganggap pernyataan Effendi tidak mewakili DPR dan partainya.

Pasalnya, PDI-P disebut merupakan partai yang dekat dengan TNI.

Lebih lanjut, Dudung menegaskan TNI tetap dalam keadaan solid.

Dia mengakui punya beberapa perbedaan pandangan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, tapi itu dianggap sebagai hal biasa.

"Kalau saya dengan Pak Andika (Panglima TNI) ada perselisihan sedikit itu biasa, perbedaan itu biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru itu biasa. Siapa pun, di sini ada bupati, wakil bupati berbeda itu biasa," ujar Dudung.

Dudung pun menyampaikan TNI AD kini sedang menjalankan program terkait ketahanan pangan yang merupakan bagian dari perintah Panglima TNI.

Jalannya program itu, disebutnya membantah tudingan ada perpecahan seperti yang ditudingkan Effendi Simbolon.

"Maka jangan sok taulah, yang enggak ngerti apa-apa seakan-akan paling bener sendiri, paling mulia sendiri. Harus secara kompherensif kalau nerima laporan atau terima ungkapan. Tidak serta merta ditelan begitu saja. Ini berbahaya menurut saya. Tapi, saya yakin TNI Angkatan Darat akan solid," sebut Dudung.

Sebelumnya, Effendi Simbolon tengah menjadi sorotan prajurit TNI Angkatan Darat imbas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan.

Tidak hanya itu, Effendi juga menyinggung isu renggangnya hubungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Awalnya, Effendi mengaku geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI. Effendi juga menyoroti yang tidak datang rapat.

Padahal, Andika, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo memenuhi panggilan Komisi I.

Effendi pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI.

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Usul Dipanggil MKD

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman, mengusulkan agar MKD memanggil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, terkait video yang memberikan perintah ke jajaran TNI AD untuk mengecam anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.

Pasalnya, video tersebut seolah-olah mengintimidasi lembaga DPR.

"Terkait pernyataan Pak Dudung yang juga sudah banyak beredar di WA grup komisi di DPR banyak yang mempertanyakan kok DPR diintimidasi," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

"Kami juga ingin mengklarifikasi karena terkait juga dengan pernyataan Effendi Simbolon, saya mengusulkan agar MKD juga memanggil Saudara Dudung ke MKD. Jadi supaya clear yang benar katakan benar, yang salah katakan salah," lanjutnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengakui banyak anggota dewan yang mempertanyakan sikap Dudung tersebut. 

Sehingga dia mengusulkan agar perlu memanggil Dudung ke MKD DPR.

"Saya usul dulu tetapi di WAG banyak sekali saya kan ada di berbagai AKD ada dua AKD masing-masing nanya itu bagaimana sikap MKD kok DPR diintimidasi seperti itu," ujarnya.

Sumber: Kompas.com/Kompas.TV/Tribunnews.com