Tribun

Ketua Umum Kadin Indonesia Sebut Sistem Pendidikan dan Inklusi Ketenagakerjaan Harus Direvitalisasi

teknologi Internet of Things (IOT), teknologi kecerdasan buatan, teknologi ramah lingkungan telah berkembang sedemikian rupa.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Ketua Umum Kadin Indonesia Sebut Sistem Pendidikan dan Inklusi Ketenagakerjaan Harus Direvitalisasi
Dokumentasi KADIN Indonesia
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah) berbicang dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid (kedua kiri), Ketua B20 Indonesia 2022 Shinta Kamdani (kedua kanan), Ketua L20 Indonesia 2022 Elly Rosita (kiri) dan Secretary-General at International Organisation of Employers (IOE) Roberto Suarez Santos (kanan) usai sesi foto saat acara G20 Labour and Employment Ministers Networking Dinner With Social Partners di Jimbaran, Badung, Bali, Selasa (13/9/2022). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara G20 Labour and Employment Ministers Meeting (LEMM) yang digelar pada Rabu (14/9/2022) dengan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan negara anggota G20, anggota permanent observer G20 dan negara undangan, organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), perwakilan dari engagement group G20 seperti L20 dan B20. 

TRIBUNNEWS.COM, BALI – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, menyatakan teknologi Internet of Things (IOT), teknologi kecerdasan buatan, teknologi ramah lingkungan telah berkembang sedemikian rupa.

Sehingga semua pihak tidak terkecuali kalangan pengusaha harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut.

Arsjad Rasjid yang juga Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk itu, menyebut perusahaan tambang juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan, sehingga mau tidak mau perusahaan tambang harus menerapkan teknologi ramah lingkungan yang mengedepankan keberlangsungan.

"Aplikasi kecerdasan buatan, otomatisasi, dan Internet of Things semuanya mengarah pada transformasi dunia kerja seperti yang kita kenal sekarang. Tidak hanya itu, industri yang tidak sejalan dengan narasi keberlanjutan, seperti pertambangan batu bara dan pengeboran bahan bakar fosil, juga secara bertahap akan beralih ke sektor yang lebih hijau," ujar Arsjad Rasjid dalam sambutannya pada G20 Labour and Employment Ministers Networking Dinner with Social Partners, di Badung, Bali, Selasa (13/9/2022).

Mengutip hasil studi McKinsey and Co, Arsjad Rasjid menyebutkan bahwa 400 juta-800 juta orang akan terdampak dengan perubahan-perubahan tersebut, sehingga terpaksa mencari profesi baru pada tahun 2030.

Dia menjelaskan bahwa mereka yang terdampak, mau tidak mau harus mempelajari keahlian-keahlian baru.

"Melihat tren ini, kita harus memanfaatkan peluang dengan melatih kembali dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, terutama mereka yang rentan di negara berkembang," jelasnya.

Menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik, menurutnya adalah langkah tepat. 

Salah satu pilar utama untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan secara keseluruhan, adalah inklusivitas gender.

Baca juga: Presidensi G20 Ketenagakerjaan Hasilkan 5 Dokumen Penting

Dia mengakui, perempuan masih tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang di tempat kerja dan lembaga pendidikan.

"Untuk mengatasi masalah ini, Gugus Tugas Pekerjaan dan Pendidikan Masa Depan telah merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan transisi kerja, meningkatkan sistem pendidikan dan pembelajaran seumur hidup, dan memastikan inklusi tenaga kerja di dunia pascapandemi," ujarnya.

Menurutnya, selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja masa depan, sektor swasta juga harus melihat dirinya bertanggung jawab untuk menciptakan ruang kerja yang kondusif, termasuk memastikan inklusi gender di tempat kerja.

Arsjad Rasjid mengimbau perusahaan untuk mendorong komitmen tertinggi mereka, dengan menerapkan fleksibilitas dan kebijakan inklusif ke dalam praktik.

Lebih lanjut Arsjad Rasjid menyampaikan, untuk mendukung rekomendasi kebijakan dan program warisan B20, KADIN Indonesia telah berperan aktif sebagai bagian dari tim revitalisasi pendidikan vokasi nasional, bermitra dengan pihak internasional seperti Australia, Jerman dan Swiss, untuk mengadopsi sistem yang telah terbukti.

KADIN Indonesia merangkul partisipasi industri dalam transfer pengetahuan, melalui perancangan kurikulum dan pemagangan yang “didorong oleh permintaan.”

"Untuk mewujudkan inisiatif ini, kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting untuk mengatasi kompleksitas masa depan pekerjaan dan menuai manfaat dari industri masa depan. Oleh karena itu, saya mengundang anda untuk secara aktif berkontribusi pada diskusi hari ini, untuk mengadvokasi rekomendasi kebijakan B20 ini, program warisan B20, dan inisiatif KADIN Indonesia kepada komunitas global yang lebih besar," jelasnya.

Chair of B20 Indonesia, Shinta Kamdani, dalam sambutannya di acara yang sama mengatakan, B20 yang merupakan forum dialog bisnis di bawah G20, serta L20 forum dialog ketenagakerjaan yang juga berada di bawah G20, telah mengidentifikasi sejumlah isu yang mengemuka dan perlu diatasi bersama melalui tiga agenda utama.

Di antaranya, pekerjaan yang produktif, modern, dan layak; mendukung perusahaan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi upah yang layak, serta menciptakan kebijakan perusahaan yang non-diskriminatif dan mendukung kesetaraan gender dalam perusahaan baik di Indonesia maupun global.

Baca juga: Kemnaker Apresiasi Joint Statement B20 dan L20 di Forum G20 Ketenagakerjaan

"B20 dan L20 telah berkolaborasi erat untuk mengatasi tantangan global dan geopolitical melalui penyusunan rekomendasi tripartit dalam rangka mendorong reformasi kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik, khususnya untuk mengatasi kesenjangan peluang dan kondisi tenaga kerja antara negara maju dan berkembang," kata Shinta Kamdani.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas