Kritik Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, AHY: Perencanaan Mega Proyek Harus Matang
AHY menilai perencanaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tidak direncanakan dengan matang. Hal tersebut dibuktikannya dengan penggunaan APBN.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Jumat (16/9/2022).
Pada pidatonya, ia menyebut perencanaan dalam pembangunan mega proyek seperti KCJB harus dengan perencanaan yang matang.
Dirinya menyinggung adanya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proyek ini.
Padahal, kata AHY, pemerintah telah berjanji tidak akan menggunakan APBN untuk pembangunan KCJB itu.
"Nilai proyeknya pun membengkak dari skema perhitungan awal. Demokrat menyarankan agar dalam membangun mega proyek, perencanaan harus matang sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan yang bisa merugikan keuangan negara dan memberatkan pemerintah sendiri," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.
AHY juga menambahkan tidak elok ketika pembangunan mega proyek seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung dibiayai melalui utang.
Baca juga: AHY Sindir Proyek IKN Nusantara di Rapimnas Partai Demokrat
Sebagai informasi, penyelesaian proyek KCJB memerlukan adanya biaya tambahan dari pemerintah.
Hal tersebut dibuktikan dengan dorongan dari China Development Bank (CDB) agar pemerintah turun tangan untuk menanggung pembengkakan biaya itu.
Dikutip dari Kompas.com, biaya KCJB membengkak menjadi 8 miliar dolar AS atau Rp 114,24 triliun di mana sebelumnya direncanakan pembiayaannya sebesar 6,07 miliar dolar AS yang sama dengan Rp 86,5 triliun.
Menurut Direktur utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo ada beberapa hambatan sehingga biaya KCJB menjadi bengkak.
Diantaranya adalah biaya pembebasan lahan yang naik, enginering, procurement, construction (EPC), relokasi jalur dan biaya lainnya sehingga terjadilah pembengkakan.
"Sejak awal di pembebasan lahan ini antara 100 juta dollar AS sampai 300 juta dollar AS, yang besar juga EPC ini di angka 600 juta dollar AS sampai 1,2 miliar dollar AS, relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri," ujarnya pada 6 Juli 2022 lalu.
Baca juga: Biaya Kereta Api Cepat Membengkak, DPR Minta Pemerintah Tak Bebani APBN
Di sisi lain, GM Corporate Secretary PT KCIC Rahadian Ratry juga mengutarakan hambatan lain sehingga biaya proyek KCJB menjadi membengkak yaitu:
1. Pengadaan lahan
