Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang dibuat pemerintah dapat menyelesaikan masalah kebocoran data dan kejahatan siber secara menyeluruh.

Menurutnya, kasus kebocoran data bukan hanya dari fenomena Bjorka semata.

"Kasus kebocoran data sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk Pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh," kata Puan Maharani dalam keterangan yang diterima, Jumat (16/9/2022).

"Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya," lanjutnya.

Baca juga: Tawa Bjorka Soal Penangkapan yang Diduga Salah hingga Nikita Mirzani Bakal Bongkar Identitasnya

Seperti diketahui, hacker yang mengatasnamakan Bjorka telah membocorkan data milik sejumlah instansi dan pejabat negara.

Mulai dari data yang diklaim dari proses registrasi kartu SIM Card, situs Komisi Pemilihan Umum, hingga surat-menyurat milik Presiden.

"Masalah kebocoran data sebenarnya kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, tapi juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan," ucap Puan.

Untuk itu, DPR mendorong agar Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran. Mengingat data-data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi.

"Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat," ujarnya.

Puan juga menyoroti Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) triwulan III-2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak mengalami peretasan data.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa Indonesia mengalami 12,7 juta aksi peretasan.

"Data kesehatan masyarakat tersebar, belum lagi kebocoran informasi pribadi yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk mereka. Ini sangat mengganggu dan merugikan masyarakat," ujar Puan.

Baca juga: Menkominfo Minta Penyelenggara Sistem Elektronik Privat Pastikan Keamanan Data di Sistemnya

Mantan Menko PMK itu mengatakan, kejahatan siber juga menyerang instansi maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) swasta.