Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengaku terkejut mendengar agenda Fit and Proper Test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) calon anggota BPK akan digelar Komisi XI DPR RI, Senin (19/9/2022) besok.

Pasalnya, proses seleksi yang dilakukan Komisi XI DPR selama ini nyaris tanpa jejak dan tiba-tiba saja sudah di tahap akhir, Fit and Proper Test.

"Proses pendaftaran hingga rangkaian seleksi terhadap para calon selama ini tak banyak diperbincangkan, baik oleh publik juga oleh DPR sendiri," kata Lucius Karus dalam keterangan, Minggu (18/9/2022).

Dikatakannya, minimnya perhatian publik pada proses seleksi Anggota BPK nampak aneh karena keseluruhan proses seleksi itu terjadi di DPR, lembaga yang selalu menjadi buah bibir publik, lembaga yang merupakan representasi rakyat.

"Mungkinkah sepinya proses seleksi Anggota BPK sesuatu yang didesign atau disengaja oleh DPR?," tanyanya.

Dari beberapa kali proses pemilihan anggota BPK sebelumnya, kita bisa menduga bahwa minimnya pelibatan publik nampak merupakan sesuatu yang disengaja oleh DPR.

Hasil akhir berupa keterpilihan Anggota BPK yang didominasi oleh kader parpol selama ini adalah jawaban jelas dari proses seleksi yang minim pelibatan publik.

Dengan modal proses serupa yang dilakukan oleh DPR saat ini, maka potensi hasil akhir berupa terpilihnya anggota BPK yang berlatarbelakang kader parpol merupakan sesuatu yang hampir pasti terjadi.

Sebagaimana diketahui terdapat sejumlah nama calon anggota BPK yang akan diuji Komisi XI mulai Senin besok yang berlatarbelakang politisi parpol tertentu.

"Minimnya informasi terkait proses fit and proper test ini sangat mungkin untuk mengamankan kepentingan calon-calon dari kalangan parpol ini," katanya.

Pelibatan publik yang minim pada seleksi Anggota BPK sesungguhnya memang menjadi celah bagi proses seleksi yang asal-asalan.

Baca juga: Didominasi Kader Partai Politik, IBC Khawatir Independensi BPK Terancam

Selain urusan titip-menitip kepentingan parpol pada calon anggota BPK, proses yang minim partisipasi publik itu juga bisa menjadi ajang pemilihan yang transaksional.

"Proses pemilihan yang transaksional akan menjadikan uang atau modal dengan jumlah terbesar yang akan menentukan hasil akhir dan proses pemilihan yang transaksional ini juga sangat menggiurkan," katanya.

Ia mencontohkan kasus sebelumnya terlebih yang sudah terbukti yaitu kasus pemilihan deputi gubernur BI merupakan catatan kelam proses seleksi penuh rekayasa di DPR.

"Baik urusan kepentingan politik, maupun urusan suap-menyuap untuk membeli suara dukungan anggota DPR, semuanya menjadi mungkin terjadi pada sebuah proses yang serba sepi dari perhatian publik seperti seleksi anggota BPK kali ini," katanya.

Yang jelas tak ada harapan bahwa anggota BPK akan dipilih dari mereka yang profesional, yang paham dengan urusan audit keuangan, tugas utama yang diamanatkan UU kepada BPK.

Anggota BPK masih akan didominasi oleh mereka yang bermodalkan KTA Parpol, mereka yang mau dititipkan pesan Parpol, atau mereka yang mampu membayar suara anggota demi mendapatkan jabatan Anggota BPK.

Baca juga: CSIS dan ICW Kritik Seleksi Anggota BPK yang Cenderung Akomodir Kader Partai

"Jika proses seperti itu yang akan kembali terjadi pada pemilihan anggota BPK 2022-2027, maka DPR sesungguhnya tak pernah ingin melihat uang negara atau uang rakyat itu digunakan secara bertanggungjawab oleh para pejabat negeri ini," katanya.