Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra mengingatkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tak mengada-ada terkait pernyataannya soal pemilihan umum (pemilu) 2009 bermasalah.

"Tidak ada itu daftar pemilih tetap (DPT) 2009 bermasalah ataupun hasil pemilu yang dimanipulasi. Janganlah mengada-ngada Bang Hasto," kata Herzaky, Minggu (18/9/2022).

Herzaky menuturkan kebijakan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dirasakan rakyat manfaatnya.

Baca juga: SBY Khawatir Pemilu 2024 Tidak Adil, PDIP Ungkit Kecurangan Pemilu 2009 dan Anas Urbaningrum

Herzaky mengklaim di era pemerintahan SBY rakyat miskin semakin sedikit, gaji pegawai negeri sipil (PNS) termasuk guru dan TNI-Polri hampir tiap tahun meningkat.

"Rakyat miskin semakin sedikit. Pengangguran semakin sedikit. Gaji PNS termasuk guru dan TNI-Polri hampir tiap tahun meningkat," ujarnya.

Selain itu, ia menyebut daya beli masyarakat tinggi hingga pendapatan per kapita meningkat drastis di era SBY.

"Daya beli masyarakat tinggi. Pendapatan per kapita meningkat drastis," ungkap dia.

Selanjutnya, kata Herzaky, di era SBY juga keuangan negara stabil, utang minim, pembangunan infrastruktur juga berjalan dengan baik.

Kemudian, Herzaky mengungkapkan hubungan antar-umat beragama dan antarsuku bangsa juga sangat baik dan rukun.

"Tidak ada polarisasi antar anak bangsa. Oposisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi, apalagi dikriminalisasi," ucapnya.

Karena itu, Herzaky menerangkan wajar jika pada pemilu 2009 Partai Demokrat memperoleh suara yang meningkat drastis.

"Makanya wajar saja, suara Demokrat tahun 2009 meningkat drastis," ungkapnya.

Sebelumnya, Hasto merespons  pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil.

Terhadap pernyataan itu, Hasto menuding bahwa puncak kecurangan pada pemilu terjadi pada 2009 ketika SBY menjadi presiden.

"Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif," kata Hasto.