TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah dampak resesi global bagi Indonesia.

Dampak resesi akan dapat menurunkan aktivitas ekonomi dalam waktu yang bertahan lama.

Terjadinya resesi akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran, penurunan ritel, produk domestik bruto yang negatif dan kontraksi pendapatan.

Penyebab resesi ekonomi sendiri di antaranya inflansi, deflasi berlebihan, penggelembungan aset, dan guncangan ekonomi yang mendadak.

Lalu apa saja dampak resesi global bagi Indonesia?

Simak penjelasan berikut mengenai dampak resesi global bagi Indonesia, mengutip dari gramedia.com.

Baca juga: Penyebab Resesi: Terlalu Banyak Inflasi hingga Utang yang Berlebihan

Dampak resesi ekonomi

1. Dampak resesi bagi pemerintah

- Jumlah pengangguran yang meningkat

- Pinjaman pemerintah akan melonjak tinggi

- Sumber pendapatan negara dari pajak dan nonpajak sangat rendah

- Defisit anggaran untuk membantu kesejahteraan rakyat melalui bantuan sosial dan subsidi

2. Dampak resesi bagi perusahaan

- Potensi kebangkrutan tinggi, karena menurunnya pendapatan.

- Terjadinya PHK besar-besaran

- Laba perusahaan menurun drastis

- Permintaan sedikit hingga tidak ada

- Terjadinya perang harga

- Penurunan pendapatan karyawan

3. Dampak resesi pada pekerja

- Resiko pemutusan hubungan kerja

- Tingkat pengangguran tinggi

- Terjadi ketidakstabilan sosial

- Kerusakan tatanan sosial kehidupan berbangsa

Adapun langkah pencegahan terjadinya dampak resesi di Indonesia harus dilakukan.

Sebab ancaman resesi ekonomi global sudah menjangkau beberapa negara di dunia.

Baca juga: OECD: Negara-negara Ekonomi Terdepan Meluncur ke Dalam Resesi, Perang Ukraina Hambat Pertumbuhan

Berikut adalah langkah-langkah pencegahan terjadinya resesi oleh pemerintah:

1. Belanja pemerintah besar-besaran

Rencana pemerintah melakukan belanja besar-besaran untuk menghadapi ancaman resesi perlu dilakukan.'

Sebab hal itu berdampak pada permintaan dalam negeri yang meningkat.

Belanja pemerintah akan menjadi salah daya ungkit yang digunakan untuk memulihkan perekonomian di saat krisis.

2. Bantuan UMKM

UMKM adalah sektor yang terdampak paling berat saat krisis.

Pemerintah perlu menyiapkan berbagai program untuk mengungkit sektor ini agar kembali bergeliat.

Bantuan dapat berupa dua hal, seperti bantuan UMKM produktif dan kredit berbunga rendah.

Bantuan tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan juga untuk memulai usaha.

Bantuan program kredit berbunga rendah dapat ditargetkan pada para pengusaha, khususnya yang terkena pemutusan hubungan kerja dan pemilik usaha rumah tangga.

3. Penempatan dana perbankan dan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi

Langah untuk mencegah resesi ini berguna untuk kembali memutar roda pekerkonomian.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program penjaminan kepada korporasi padat karya.

Hal itu dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Perbankan kemudian menandatangani perjanjian penjaminan terutama pada sektor padat karya.

Sebab sektor padat karyalah yang merupakan sektor yang banyak memiliki pekerja.

Fasilitas penjaminan kredit modal ini ditujukan pada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha ekspor padat karya.

Di antaranya dengan jumlah karyawan minimal 300 karyawan.

Pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM.

Serta tidak termasuk dalam daftar kasus hukum dan tuntutan kepailitan.

Skema penjaminan adalah porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit.

Namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.

Selanjutnya, pemerintah menanggung pembayaran imbalan jasa penjaminan sebesar 100 persen.

Dari kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50 persen.

(Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)