TRIBUNNEWS.COM - Setiap Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah di Indonesia membutuhkan anggaran untuk mendukung terlaksananya berbagai program pemerintahan yang dirancang demi menyejahterakan masyarakat dan memajukan Indonesia.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah mengalokasikan dana Rp993,17 triliun untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang dialokasikan sesuai dengan pagu anggaran masing-masing K/L.

Mengingat besarnya jumlah anggaran tersebut, wakil rakyat dari fraksi Partai Golkar senantiasa menjaga agar anggaran dari lembaga-lembaga negara dapat dialokasikan dengan lebih bijak sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Dalam rapat kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Komisi I DPR, Nurul Arifin, legislator Partai Golkar mengharapkan alokasi anggaran yang diajukan dapat dirinci dengan jelas agar anggaran tersebut tepat guna dan tepat sasaran.

“Ini kebutuhannya untuk apa saja agar kami tidak bingung dan bertanya-tanya, karena ini kan uang besar,” ungkap Nurul Arifin.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono juga menekankan akan pemanfaatan yang optimal dari besarnya anggaran yang diajukan tersebut.

“Apakah dana yang besar ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan SDM dan juga apakah ada R&D (Research and Development) yang besar juga,” ujar Dave yang juga legislator dari Partai Golkar.

Sebagai informasi, untuk anggaran tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengajukan pagu anggaran sebesar Rp19,7 triliun yang mencakup tiga mitra yaitu KPI Pusat sebesar Rp60 miliar, KI Pusat sebesar Rp40 miliar dan Dewan Pers sebesar Rp44 miliar.