Nadiem Makarim Dimarahi Anggota DPR Komisi X, Dikritik soal 400 Tim Bayangan hingga Tunjangan Guru
Nadiem Makarim dimarahi anggota DPR Komisi X, Anita kritik tunjangan profesi guru dan 400 tim bayangan yang berada di Kemendikbudristek.
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim mendapat teguran dari anggota DPR Komisi X Anita Jacoba Gah, dalam Raker DPR RI dengan Mendikbudristek RI, Senin (26/9/2022).
Anita mengkritik Nadiem Makarim yang mendapat tepuk tangan di hadapan PBB.
Namun, Anita tak merasa bangga dengan hal itu karena kenyataannya di Indonesia masih banyak guru yang belum sejahtera dan belum digaji.
"Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini?" kata Anita.
"Itu yang harus Anda dengar kalau ingin ditepuk tangani oleh seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Seperti dikutip Tribunnews dari YouTube Kompas TV, Anita juga mencecar Nadiem soal dirinya yang mengungkap adanya 400 tim bayangan di Kemendikbudristek di hadapan PBB.
Baca juga: PPPK Belum Digaji Datangi Hotman Paris Bukan ke Nadiem Makarim, Anggota DPR: Artinya Mereka Lelah
400 Tim Bayangan Kemendikbudristek
"Kemudian, kami dengar di PBB, Anda dengan bangganya mengatakan ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya untuk Indonesia?" tanya Anita.
"Terus 400 tim bayangan itu apa kebanggaannya? Apa yang mereka lakukan sampai kita itu harus bangga dengan Anda, Pak Menteri?" lanjutnya.
Selain menyoroti soal nasib para guru dan 400 tim bayangan, Anita juga mempertanyakan tentang laporan penggunaan Anggaran APBN 2021-2022.
Baca juga: P3N Desak Ombudsman dan BPK RI Audit Organisasi Bayangan Mendikbudristek Nadiem Makarim
Meminta Laporan Data Realisasi APBN Kemendikbudristek
Di kesempatan itu, DPR juga meminta laporan data realisasi APBN Kemendikbudristek.
"Tolong data realisasi APBN yang kita pernah minta itu diberikan. Semua program kerja, termasuk dana transfer ke daerah, itu tidak perlu ditutup juga kepada kami anggota dewan. Karena setelah kami setujui dana itu ditransfer, supaya kami bisa mengetahui Pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN dengan bertanggung jawab atau tidak," kata Anita.
"Tunjangan khusus daerah terpencil itu pak, masih banyak yang belum dapet 3-6 bulan," tambahnya.
Sumber: TribunSolo.com
