Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, kerja keras pemerintah dalam pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berhasil menjaga stabilitas harga pangan, setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terus bersinergi dan melakukan berbagai extra effort atau usaha lebih dalam mengendalikan inflasi pangan.

"Stabilitas harga pangan pasca kenaikan harga BBM tidak lepas dari upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah," kata Edy, di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Edy menjelaskan, pantauan Kantor Staf Presiden berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per 27 September 2022, mayoritas harga komoditas pangan strategis masih berada dalam koridor yang aman.

Baca juga: Inflasi September 2022 Diprediksi Tembus 1,1 Persen, Bensin dan Tarif Angkutan jadi Penyebab Utama

Ia mencontohkan, komoditas pangan minyak goreng curah sudah berada pada harga Rp14.450 per kilogram atau di bawah tingkat Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni sebesar Rp15.500 per kilogram.

Selanjutnya, ujar dia, harga daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, juga sudah berada pada rentang harga normal dengan tingkat perubahan harga bulanan yang terjaga.

Saat ini, sebut Edy, harga cabai rawit berada di level Rp57.300 per kilogram atau turun 36,4 persen dari harga puncaknya pada 14 Juli 2022, yakni Rp 90.050 per kilogram.

Begitu juga dengan harga bawang merah, yang pada puncaknya mencapai Rp Rp64.800 per kilogram menjadi Rp35.500 per kilogram atau turun sebesar 17,44 persen.

"Pasca kenaikan harga cukup tinggi aneka cabai dan bawang pada rentang dua bulan yang lalu, saat ini aneka cabai dan bawang dalam tren menurun dan stabil," katanya.

Edy menyampaikan, untuk menjaga stabilitas harga pangan pasca kenaikan harga BBM, pemerintah telah melakukan beberapa langkah strategis.

Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Ragu Gunakan Dana Tidak Terduga untuk Kendalikan Inflasi

Di antaranya memperkuat dan memperluas kerjasama antar daerah, melaksanakan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk kelancaran distribusi, dan menggunakan anggaran belanja tak terduga dalam pengendalian inflasi.

Selain itu, sambung Edy, pemerintah juga mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta pemanfaatan 2 persen Dana Transfer​ Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

"Pemerintah juga melakukan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan, dan memperkuat sinergi TPIP-TPID dengan memperluas GNPIP untuk mempercepat stabilisasi harga," jelas Edy.

Pada kesempatan itu, Edy mengingatkan, bahwa harga pangan yang berada dalam kondisi mengkhawatirkan adalah kedelai kering. Di mana Per 27 September, rata-rata harga kedelai kering mencapai Rp 14.300 per kilogram.

Baca juga: Kurangi Sikap Konsumtif Terhadap Produk Impor Dinilai Bisa Cegah Ledakan Inflasi

"Pemerintah sedang menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi tingginya harga kedelai," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah di daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran dana transfer umum dan dana tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Presiden menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut untuk pengendalian inflasi telah memiliki payung hukum yang jelas.

Pada saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati, di Jakarta, Kamis (29), Presiden Jokowi juga mengajak semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena saat ini inflasi merupakan momok setiap negara.