TRIBUNNEWS.COM - Kenaikan harga BBM memberikan efek domino bagi roda perekonomian Indonesia. Selain sektor pangan, salah satu yang paling berdampak adalah kenaikan ongkos transportasi.

Para pengusaha moda transportasi dikabarkan sedang dalam ancang-ancang untuk menaikkan ongkos, imbas dari keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Akibatnya, masyarakat akan dihadapkan pada pilihan sulit untuk mengendarai kendaraan pribadi dengan BBM mahal atau memanfaatkan transportasi umum yang ongkosnya mengalami kenaikan.

Tarif untuk angkutan darat diprediksi mengalami kenaikan mencapai 10 hingga 12 persen, bahkan untuk bus antar kota antar provinsi disinyalir menyentuh angka kenaikan hingga sekitar 34 persen.

Menyikapi situasi tersebut, tentunya pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk mengendalikan lonjakan harga di semua sektor.

Untuk menahan lonjakan kenaikan harga di sektor transportasi, pemerintah menggelontorkan dana Tambahan Bantalan Sosial berupa bantuan subsidi upah untuk 16 juta pekerja dengan total anggaran sebesar 24,17 triliun. Hal ini diumumkan oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Diupah kepada 16 juta pekerja dana yang transfer umum sebesar 24,17 triliun. Nah ini diharapkan kontribusi daerah untuk membantu penanganan kenaikan inflasi termasuk subsidi daripada ojek, transportasi, dan juga untuk kegiatan-kegiatan bansos yang sudah disampaikan sesuai arahan bapak presiden agar kerjasama antar daerah diperkuat kemudian biaya transportasi kemudian anggaran biaya tidak terduga,” ujar Menko Airlangga.

Dengan upaya ini, pemerintah diharapkan bisa terus menjaga kestabilan harga agar daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga tak mengalami defisit dan penurunan drastis serta para pelaku usaha bisa terus produktif membantu pergerakan roda ekonomi.