Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan berharap sidang gugatan antara Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin melawan Bharada E, Ronny Talapessy dan Kabareskrim Polri berakhir damai.

Pernyataan itu diutarakan Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Siti Hamidah dalam sidang lanjutan yang digelar Rabu (5/10/2022). Sidang tersebut sudah masuk tahap mediasi.

"Mudah-mudahan selesai dengan perdamaian ya. Kami berharap seperti itu," kata Hamidah dalam sidang.

Baca juga: Pengacara Bharada E-Ronny Talapessy Sebut Gugatan Deolipa Yumara Mengada-ada: Berkaca Saja

Dalam sidang tersebut, Hamidah juga menunjuk mediator bernama Agus Tjahjo Mahendra untuk menangani proses mediasi antara penggugat dan tergugat.

"Jadi nanti jangka waktunya (untuk proses mediasi maksimal, red) 30 hari ya, kalau perkaranya 30 hari, ada damai, nanti kalau tidak menutup kemungkinan 30 hari ternyata deadlock bisa diserahkan kepada ke majelis," ucapnya.

Hamidah menyebut, terkait dengan penentuan waktu mediasi yang akan dijalankan para penggugat dan tergugat merupakan kewenangan mediator.

Meski jangka waktu maksimal mediasi itu 30 hari, namun kata Hamidah, proses itu bisa dinyatakan berhenti jika memang dalam prosesnya sudah didapati adanya putusan.

Adapun putusan yang dimaksud yakni apakah batal mediasi sehingga lanjut ke proses pembuktian perkara, atau berakhir damai antara penggugat dan tergugat.

"Nanti yang menentukan mediator ya, jadi nanti petugas kami yang akan membantu bapak-bapak sekalian untuk menyampaikan kepada mediator," ucap Hamidah.

Hamidah menyatakan, proses persidangan akan kembali bergulir jika memang nantinya sudah ada keputusan yang dimaksud.

Kendati begitu, belum diketahui secara pasti berapa lama tahapan proses mediasi itu ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

"Kami akan membuka persidangan setelah ada laporan dari mediator," tukasnya.

Diketahui, Deolipa Yumara dan M. Boerhanuddin resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/8/2022) buntut pencabutan kuasa.