Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pemilihan umum (Pemilu), berbagai dinamika politik terjadi di Tanah Air.

Satu di antaranya, gagasan untuk menduetkan unsur sipil dan militer pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu tercermin dari tokoh militer aktif yang dijadikan kandidat bakal calon Presiden Republik Indonesia oleh partai politik.

Menanggapi gagasan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto tegas menolaknya.

Baginya, dalam tatanan pemerintahan yang baik, tak semestinya unsur militer ikut campur.

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Laporkan Video Hoaks Soal KPK Geledah Rumahnya ke Kabareskrim Polri

"Semuanya harus mengikuti rule of the game (aturan main)," ujarnya dalam Diskusi Diskursus Sipil-Militer dan Tantangan Demokrasi di Pemilu 2024 oleh Para Syndicate pada Kamis (6/10/2022).

Sebagai garda terdepan pertahanan negara, unsur militer yang dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus profesional dalam menyikapi dinamika politik yang ada.

Oleh sebab itu, dalam menghadapi Pemilu 2024, pihak partai politik tidak semestinya menarik prajurit TNI untuk berkontestasi.

"Tapi TNI juga harus paham untuk tidak ikut serta."

Kemudian, Hasto juga berpendapat bahwa dikotomi sipil dan militer di dalam perpolitikan Indonesia tidaklah diperlukan. Sebabnya, landasan filosofi politik TNI adalah politik negara, "Sehingga jangan menarik TNI dalam politik praktis."