Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM menemukan ada kelebihan kapasitas atau over capacity di Stadion Kanjuruhan Malang saat laga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada Sabtu (1/10/2022) malam.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan temuan itu didapatkan dari sejumlah dokumen yang didalamnya berisi terkait rencana pengamanan, postur tata kelola, stadion hingga terkait korban.

Anam mengatakan Stadion Kanjuruhan Malang punya daya tampunng jumlah penonton hingga 38.054 orang.

Namun, jumlah tiket yang dicetak mencapai 43 ribu tiket.

“Soal tiket yang begitu banyak, padahal ini resmi. Angkanya 38 resmi itu ini angka resmi stadion sana, kenapa kok ada percetakan tiket melebihi dari kapasitas stadion,” kata Choirul Anam dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Temuan Komnas HAM: Tembakan Gas Air Mata Pertama Kanjuruhan Pukul 22.08 WIB ke Arah Tribune Selatan

“Di saat yang sama tiket sudah dicetak 43 ribu, sudah dipesan 42.516 tiket,” lanjut dia.

Terkait hal itu, Anam mengatakan Kepolisian Resor Malang telah mencoba berkomunikasi dengan penyelenggara dengan membuat surat kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk meminta jumlah tiket dikurangi.

Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena jumlah tiket sudah kadung dicetak melebihi kapasitas penonton.

“Itu kami juga dapat cukup lengkap komuniksainya termasuk dokumen resminya, termasuk angka penontonnya minta dikurangi. Padahal di saat yang sama tiket sudah dicetak 43 ribu. Ya sudah dipesan,” ujarnya.

Baca juga: Temuan Komnas HAM Kanjuruhan: Gas Air Mata Ditembakkan Pertama Kali di Tribun Selatan

Ia menambahkan terkait temuan kelebihan kapasitas penonton ini bakal menjadi aspek yang didalami.

Sebab, kata dia, hal ini menjadi salah satu pemicu banyaknya korban jiwa di Tragedi Kanjuruhan.

“Dan akan diteliti mengenai pencetakan yang melebih kapasitas stadion. Dan ini menjadi salah satu penyebab kejadian ini terjadi,” ucapnya.

Saling lempar tanggung jawab

Menteri Koordinator Bidang Polhukam yang juga merupakan Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Mahfud MD mengatakan terjadi lempar tanggung jawab dari sejumlah pihak dalam Tragedi Kanjuruhan Malang.

Lempar tanggungjawab terjadi antara PSSI, PT LIB, panitia pelaksana (Panpel), dan juga broadcaster yang berlindung di bawah aruran masing-masing.

“Ya itu yang kita rasakan sekarang ada saling lempar tanggung jawab. Kata PSSI bilangnya sudah ke LIB. Dari LIB sudah ke Pansel. Kemudian Pansel juga macam-macam lah. Kemudian broadcast juga sama saling lempar, semua berlindung di aturan formal masing-masing,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (12/10/2022).

Mahfud mengatakan aturan formal yang ada di setiap lembaga tersebut tidak sesuai dengan aturan substansialnya.

Kebenaran substansial itulah yang akan diungkap oleh TGIPF.

Baca juga: Temuan Investigasi Komnas HAM Tragedi Kanjuruhan: Miras Ditemukan di Gedung Dispora, Tidak Diminum

“Kalau kebenaran formalnya sudah lah masing-masing punya pasal, masing-masing punya kontrak, tapi keadilan substansifnya kebenaran subtansialnya itulah yang akan digali oleh TGIPF dan itu yang akan disampaikan kepada presiden,” tuturnya.

Dari hasil investigasi yang diungkap nantinya, kata Mahfud, TGIPF akan memberikan rekomendasi rekomendasi kebijakan bagi sepakbola Indonesia.

“Sehingga kita akan melakukan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang baik dan bagus bagi dunia persepakbolaan Indonesia,” pungkasnya.

Akan dilaporkan ke presiden

Sebelumnya TGIPF hampir merampungkan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan Malang. Ketua TGIPF Mahfud MD mengatakan pihaknya akan melaporkan hasil investigasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (13/10/2022) lusa.

“Kami dari TGIPF siap menyampaikan laporan pada hari Jumat besok lusa. Sekarang semua bahan sudah dimiliki oleh TGIPF dan tinggal di apa namanya, distruktur sistematika dan mempertajam rekomendasinya,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan hasil investigasi dan rekomendasi tragedi yang menewaskan 131 orang tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presdien sebelum kemudian diumumkan ke publik.

“Apa rekomendasinya? Tentu tidak bisa saya sampaikan sebelum saya sampaikan secara resmi kepada presiden hari jumat,” katanya.

Baca juga: Komnas HAM Temukan Banyak Sepatu di Kanjuruhan: Bentuk Perlawanan dan Ketidakberdayaan

Mahfud mengatakan Presiden menaruh perhatian serius pada tragedi Kanjuruhan. Presiden akan bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menentukan langkah langkah perbaikan sepakbola di Indonesia.

Dikatakan bahwa langkah-langkah pendahuluan yang dilakukan sejumlah lembaga terkait tragedi Kanjuruhan sejauh ini sudah tepat.

Langkah hukum dari kepolisian dan langkah administratif dari kepolisian dan TNI sudah dilakukan.

Bahkan, menurut Mahfud, Komnas HAM sudah melakukan pendalaman untuk menentukan apakah tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM berat atau bukan.

“Kalau pelanggaran HAM biasa sementara ini sudah ada 6 tersangkanya. Itu kejahatan namanya atau tindak pidana atau kelalaian, itu pelanggaran HAM yg biasa. Kalau HAM berat itu urusannya Komnas HAM, kita tidak akan ikut campur dan kita tidak tahu apa yang akan diumumkan oleh Komnas HAM,” pungkasnya.